Menolak Dakwaan JPU, Tim Kuasa Hukum Minta Dibebaskan Dari Tuduhan

0

SIDANG kasus tindak pidana korupsi WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara, kembali dilanjutkan di PN Tipikor Banjarmasin, Senin (17/5/2021).

TERDAKWA Ratna Kumala Handayani Noor ST ME selaku PPK dan juga Bendahara Disperkim dan LH Kabupaten HSU. Terdakwa lain yakni Ahmad Fauzian selaku Direktur CV Nusa Indah, pelaksana proyek pekerjaan pembuatan WC Sehat tahun anggaran 2019.

Yadi Rahmadi SH selaku penasehat hukum terdakwa Ratna Kumala, membacakan eksepsi atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya.

BACA: Kantor Perkim-LH HSU Digeledah Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi WC Sehat

Dalam eksepsinya, tim penasehat hukum menyatakan bahwa apa yang didakwakan JPU dinilai kurang cermat dan kabur (obscuur libel).

Tidak hanya itu, dari adanya dugaan korupsi proyek pembuatan WC Sehat sebanyak 100 unit tersebut, kleinnya tidak bisa dianggap bersalah. “Terdakwa selaku PPK telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh SOP tugas dan tanggung jawabnya. Dia telah melakukan pengecekan di lokasi secara teliti dan benar. Mencocokkan terhadap 100 titik lokasi dan dengan nama penerima bantuan pembuatan WC Sehat Kabupaten HSU tahun anggaran 2019,” bebernya.

“Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK adalah benar. Pada saat pembayaran 100 persen kepada kontraktor CV Nusa Indah, setelah seluruh dilakukan pengecekan oleh PPK,” sambung Yadi Rahmadi SH.

BACA JUGA: Kajari HSU Limpahkan 2 Orang Tersangka Ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Dijelaskannya, sedangkan adanya masalah pemasangan septicktank yang dipasang, ternyata biosepticktank yang terpasang bukan merupakan buatan dari pabrikasi. “Melainkan biosepticktank tersebut dibuat di daerah Bajang Amuntai yang dibeli dengan harga 1,9 juta Rupiah,” ungkapnya.

Diakuinya, untuk masalah tersebut kleinnya tidak mengetahui. “Karena yang dipasang hampir sama seperti apa yang ada dalam kontrak dengan CV Nusa Indah. “Maka sangat patutlah dalam hal ini, Ahmad Fauzian selaku direktur harus bertanggung jawab dan diseret sebagai terdakwa,” tegasnya.

Atas eksepsinya tersebut, tim kuasa hukum Ratna Kumala Handayani mengharapkan dalam putusan sela nanti. Majelis hakim dapat memberikan putusannya yaitu menerima semua eksepsi. Serta menyatakan batal demi hukum surat dakwaan JPU.

Setelah mendengarkan eksepsi, majelis hakim yang diketuai oleh Sutisna Sawati SH memutuskan sidang dilanjutkan minggu depan. Agenda sidang tanggapan dari JPU terhadap eksepsi.(jejakrekam)

Penulis sirajuddin
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.