Foto : Dokumentrasi
Oleh : Mansyur ‘Sammy’
REFLEKSI dari tekad ini adalah lahirnya Proklamasi 17 Mei 1949, yang mengedepankan integrasi Kalimatan Selatan dengan negara Republik Indonesia (RI). Nilai terdalam dari Proklamasi 17 Mei 1949 ini adalah suatu keinginan integrasi nasional atau integrasi bangsa. Di sini tidak diragukan lagi jiwa nasionalis para pejuang ALRI Divisi IV.
DALAM musyawarah selanjutnya diadakan di Ambutun dengan jumlah anggota musyawarah berkurang karena H.Damanhuri, Budhigawis dan Hasnan Basuki tidak hadir. Dalam musyawarah Ambutun ini disetujui kemungkinan untuk membentuk pemerintahan sendiri dipimpin oleh seorang Gubernur Tentara. Rapat diadakan di sebuah rumah antara kampung Ambutun dan Telaga Langsat.
Pada rapat itu Maxim Le Miaty (P.Arya) ditugaskan membuat surat kepada delegasi pemerintah RI di Jakarta dan laporan kepada MPK Divisi IV di Jawa, tanpa mengetahui bahwa jabatan Gubernur Kalimantan dan MPK ALRI Divisi IV telah dibubarkan. Laporan itu berisi tentang pembentukan pemerintahan darurat dan kepada pemerintah Republik diminta untuk mengakui ALRI Divisi IV sebagai pejuang RI dan gerilyanya sebagai gerilya RI, dan juga diusulkan supaya RI mengusahakan supaya tentara KNIL dan KL (Koninklijke Leger) ditarik dari Kalimantan Selatan.
Rombongan Pimpinan Umum menuju Niih, dan kedua rombongan lainnya setelah berpisah bertemu di Telaga Langsat (nama samarannya Ambarawa). Atas petunjuk Kepala Markas Pangkalan Rasyidi mereka menempati rumah Dumam yang terletak kira-kira 100 meter dari jalan di anak kampung Limau Gampang.
Di sinilah permusyawaratan selanjutnya yang diikuti oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, P.Arya, Gusti Aman, Hasnan Basuki dan Romansi. Perundingan di kota Ambarawa ini dikawal ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar. Dalam setiap peristiwa penting dalam kancah perang gerilya Ibnu Hadjar selalu setia mengawal Hassan Basry. Rapat ini pada tanggal 15 Mei 1949 berhasil merumuskan struktur pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.
BACA : Proklamasi 17 Mei 1949, Perjuangan Borneo Bagian Selatan Menjadi Indonesia
Gusti Aman mengusulkan agar pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV ini dalam bentuk satu Proklamasi 17 Mei. Penyusunan Teks awalnya ditugaskan kepada Maxim Le Miaty (P.Arya-Munir) kemudian disempurnakan lagi bersama. Agar lebih keras lagi isinya sebagai kalimat penutup, H.Aberanie Sulaiman menambahkan kata-kata: ”Dan jika perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan “.
Konsep asli ditulis dengan huruf-huruf balok dengan menggunakan tinta merah. Konsep asli ini disimpan oleh Gusti Aman dan hilang ketika Gusti Aman (dibelakang harinya) ditahan oleh gerombolan Ibnu Hadjar. Perbanyakan konsep ini ditanda tangani kemudian oleh Pimpinan Umum Hassan Basry, dianggap sebagai lembaran yang asli.
Rapat di kota Ambarawa (Telaga Langsat) itu memutuskan :
1. Memproklamasikan Pemerintah Gubernur Tentara guna mengatasi masalah politik, tata pemerintahan dan masyarakat.
2. Mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi-koperasi dan koperasi terpusat dengan tujuan merubah struktur ekonomi kolonial ke perekonomian revolusioner.
3. Menembus tirai besi NICA agar perjuangan di Kalimantan dapat didengar dan di ketahui oleh Republik Indonesia dan dunia.
Hulu Sungai sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena seluruhnya dapat dikatakan sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Hulu Sungai dijadikan modal perjuangan selanjutnya bagi daerah-daerah lain. Kota-kota yang diduduki Belanda diblokade sehingga bahan makanan dan bahan-bahan yang dihasilkan rakyat tidak masuk kota. Yang masih mengalir ke kota-kota hanyalah barang-barang impor yang dilakukan Belanda. Pasar-pasar menjadi sepi dan sebagian besar toko-toko menutup pintu.
BACA JUGA : Puisi Dua Pejuang Kalimantan Berbeda Jalan; Hassan Basry-Ibnu Hadjar
Sebagian besar penduduk kota mengungsi ke luar kota, menetap di daerah yang dikuasai ALRI. Di kampung-kampung dan di hutan-hutan dibuka pasar-pasar baru guna menampung hasil rkyat. Bahan makanan dan lain-lain mengalir ke pasar-pasar baru ini dan jual beli dilakukn dengan mata uang sementara yang dikeluarkan oleh ALRI : ”Uang ALRI “.
Modal kekuatan dan kekuasaan inilah yang menambah keyakinan dan dorongan untuk menyempurnakan langkah-langkah perjuangan dengan modal ini pula dicetuskan sebuah proklamasi menurut program hasil musyawarah Markas Besar ALRI Divisi IV.
Pada malam hari tanggal 15 ke 16 Mei 1949 selesailah teks proklamasi itu dan ditik oleh Romansi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1949, kira-kira pukul 10.00 pagi dibuatlah proses verbal mengenai musyawarah dan laporan rumusannya, ditanda tangani oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, Maxim Le Miaty dan Romansi. Pada hari itu pula Gusti Aman, Maxim dan Hasnan Basuki ditugaskan untuk membawa dokumen itu kepada Pimpinan Umum Hassan Basry di Niih. Tempat dimana Hassan Basry berada hanya diketahui oleh Hasnan Basuki.
BACA JUGA : Hassan Basry Pencetus Peristiwa Tiga Selatan, Soekarno pun Dibuatnya Marah Besar
Tanggal 16 Mei 1949 kira-kira jam lima sore, rumah persembunyian Hasnan Basuki dapat ditemukan di Jambu Hulu, di rumah Guru Idar. Rombongan bermalam satu malam di sini, baru keesokan harinya mereka berangkat pada tanggal 17 Mei 1949 ke Hulu Banyu, melewati Lumpangi, Batantangan dan baru tiba pada sore harinya menjelang magrib di Niih.
Selanjutnya rombongan bertemu dengan Pimpinan Umum Hassan Basry dan ajudannya Tobelo di Niih. Rombongan menyerahkan dokumen kepada Pimpinan Umum. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Umum, barulah proklamasi 17 Mei ditanda tangani oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara.
Proklamasi 17 Mei tersebut kemudian dibacakan oleh Pimpinan Umum dalam suatu upacara di Mandapai yang di hadiri oleh pasukan penggempur, anggota Markas Pangkalan terdekat dan masyarakat setempat. Berita proklamasi ini disebarkan dalam bentuk pamflet ke seluruh daerah.
Proklamasi 17 Mei 1949 itu berbunyi :
“ PROKLAMASI “
Merdeka :
Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari “ALRI” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.
Tetap Merdeka !
Kandangan,17 Mei IV REP.
Atas nama rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara
HASSAN BASRY
Dengan mengingat proses pembentukannya, maupun isi dari teks proklamasi 17 Mei 1949 itu, maka nyatalah bahwa dasar dan tujuan proklamasi itu adalah menyatakan kebulatan hati rakyat untuk merealisasikan kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Tanggal 19 Desember 1948 Dr. Beel sebagai wakil tinggi Mahkota sudah menyatakan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville, sehingga mengambil tindakan semaunya terhadap Republik Indonesia. Jadi secara objektif timbullah kebebasan kedua belah pihak untuk memperebutkan de facto di seluruh Indonesia. Gerilya rakyat di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh ALRI Divisi IV itu ternyata mampu menghidupkan desa-desa Republik dan kecamatan Republik dengan mengusir atau membekukan alat kekuasaan Belanda di tempat tersebut.
BACA JUGA : Kenang Peristiwa Bersejarah, Wabup HSS Janji Segera Renovasi Monumen Munggu Raya
Proklamasi 17 Mei juga bermakna bentuk pemerintahan yang sesuai dengan situasi perjuangan adalah pemerintahan militer dengan pimpinan Gubernur Tentara. Supaya rakyat benar-benar menyadari bahwa pemerintahan Belanda adalah pemerintahan pendudukan asing yang harus dibasmi, karena rakyat sudah mempunyai pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan.
Adanya pimpinan perjuangan berbentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, lebih meyakinkan rakyat akan berlakunya tertib hukum, tertib ekonomi, kejujuran dan keadilan, sebagaimana lazimnya dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian isu-isu tentang selalu dipergunakan kekerasan oleh kaum gerilya dapat dihindarkan.
Proklamasi 17 Mei juga merupakan protes sekaligus pembangkangan terhadap pembentukan daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang terbentuk sebelumnya. Pemerintahan Gubernur Tentara ini kemudian ternyata berhasil menjadi daerah otonom Banjar dan Kalimantan Tenggara hanya berkuasa di atas kertas. (jejakrekam)
Penulis adalah Penasihat Komunitas Historia Indonesia Chapter Kalsel
Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (SKS2B) Kalimantan
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP ULM Banjarmasin