Foto : Asikin
JARINGAN Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel saat ini menyoroti dua permasalahan yang terjadi di Kalimantan Selatan.
PERMASALAHAN yang pertama yakni terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Kalsel. “Karena kita melihat PSU ini adalah sangat carut marut , dalam hal ini keterkaitan pengetahuan masyarakat,” ungkap Ketua DPW JPKP Kalsel, H Winardi Sutiono, saat buka puasa bersama di Tambak Yuda Km 5 Banjarmasin, Rabu (5/5/2021).
Disini, ungkap pengusaha advertising ini, tidak ada yang memberikan pesan yang baik kepada masyarakat. “Sehingga keberadaan kami akan mencoba turut memberikan penjelasan atau arahan yang diperlukan oleh masyarakat tentang sebuah kebenaran,” ujarnya.
Kemudian permasalah yang kedua adalah terkait covid 19 yang akhir akhir ini di Kalimantan Selatan selalu mengalami kenaikan.
BACA: Kawal Program Pemerintah, JPKP Lebarkan Sayap di Kalsel
Winardi mengatakan transparansi data Covid-19 untuk masyarakat penting dikarenakan saat ini sudah banyak masyarakat Kalsel yang terpapar Covid 19. Selain itu sejumlah Nakes yang menjadi garda terdepan dan paling patuh terhadap Protokol kesehatan juga ikut terpapar.
“Informasi tersebut penting karena sekaligus sebagai warning agar masyarakat lebih berhati-hati menjaga diri karena penyebaran semakin banyak. Apalagi yang banyak terpapar justru pegawai kesehatan yang notabenenya dianggap paling mengerti dan patuh terhadap prokes covid 19. Sekali lagi informasi covid 19 penting karena bagian dari edukasi kepada masyarakat Kalsel,” tambahnya.
Terkait hal itu, Ia segenap pengurus baik DPW JPKP dan DPD JPKP Kabupaten Kota , terutama DPD JPKP Kabupaten Tanah Laut segera akan mengambil langkah membantu pencegahan covid 19 itu. “JPKP juga meminta kepada Pemerintah dan Satgas Covid 19 agar melakukan pencegahan ini disertai dengan tekad yang kuat dan disiplin yang kuat tentunya harus konsisten,” bebernya.
Sementara itu Ketua DPD JPKP Kabupaten Tanah Laut , Muhammad Nur, mengakui, bahwa saat ini di Kabupaten Tanah Laut zona merah. “JPKP Tanah Laut akan terus berupaya membantu Pemerintah Daerah bersama komponen lainnya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait covid 19 agar taat dengan Protokol Kesehatan sehingga Kabupaten Tanah Laut tak lagi zona merah ,” bebernya.
Muhammad Nur pun setuju pemerintah melarang mudik lebaran, ini agar bisa mengendalikan penularan covid 19 yang saat ini di Kalsel mengalami lonjakan. “Dan kami pun optimis Kabupaten Tanah Laut akan kembali ke zona biru, asal kita harus bersinergi seluruh komponen,” imbuhnya. (jejakrekam)