JELANG pemungutan suara ulang (PSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung 9 Juni 2021 mendatang, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan PSU ini adalah bagian dari demokrasi.
SEMUA orang haruslah menghormatinya. Tidak elok jika ada pihak yang menciptakan suasana ketegangan dan permusuhan. “Tidak perlulah bikin kegaduhan di Kalsel. Mari menumbuhkan suasana happy. Masyarakat Kalsel sudah cerdas”, ujarnya.
“Jelang PSU kan sudah jelas ada larangan kampanye. Tentu masyarakat paham bahasa yang berbau kampanye atau tidak, dimana pun tempatnya,” sambungnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Ja’far berharap hajatan pemilihan ini berjalan dengan baik, aman dan lancar.
“Jangan ada yang menodai suasana menjadi tidak kondusif. Mari kita laksanakan PSU dengan santai. Jangan ada indikasi yang memanas-manaskan tensi di PSU yang bisa memancing keributan,” katanya.
Menanggapi, maraknya tudingan akan adanya kecurangan yang dilancarkan melalui medsos, Ja’far mengatakan jika ingin menuding sesuatu haruslah melampirkan bukti apa pun masalahnya.
“Jadi menurut saya kalau mereka merasa ada kecurangan tak perlu main di medsos, cukup buktikan saja secara hukum dan tentu ada saluran lembaga yang mengurus itu. Apalagi kalau itu hanya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Jangan sampai masyarakat tertekan. Mari kita buat masyarakat enjoy sehingga mereka akan hadir di TPS,” ujarnya.
“Kalau memang ada kecurangan kan ada Bawaslu, kita harus menghargai keberadaan Bawaslu. Kredibilitas Bawaslu kita harus dukung, jangan kita ragukan. Kalau ada bukti pelanggaran dibantu Bawaslunya segera melapor,” pintanya.
Ja’far mengingatkan Pilkada Kalsel ini adalah milik masyarakat Kalsel. Harapannya, masyarakat yang berpartisipasi itu masyarakat Kalsel yang nanti menjadi obyek pembangunan Kalsel.
“Saya menilai tak perlulah orang luar Kalsel datang. Karena orang Kalsel sendiri yang paling tahu betul daerahnya. Tidak usah mendatangkan orang di luar Kalsel,” bebernya.
“Apalagi bila hal tersebut menyimpan adanya kepentingan besar dari pihak luar Kalsel. Memang ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai Kalsel jadi lahan teropong dari luar. Kalsel harus tetap milik masyarakat Kalsel,” tegasnya.(jejakrekam)