Lebih Setahun Pandemi di Banjarmasin: Angka Kemiskinan Bertambah, Jumlah Bantuan Berkurang

SATU tahun lebih sudah pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, termasuk Kota Banjarmasin. Ironisnya, selain jumlah kasus penderita corona yang kian bertambah, angka kemiskinan di ibukota Kalsel juga mengalami peningkatan.

MEMINJAM Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penduduk miskin di Banjarmasin mengalami penambahan sampai ribuan orang dalam kurun waktu 2020-2021.

Ini terbukti data per Maret 2020 lalu, tepatnya sebelum pandemi masuk ke Banjarmasin, jumlah rumah tangga dengan kategori sangat miskin hingga rentan miskin sebanyak 40.653 rumah tangga. Dengan total 143.308 anggota rumah tangga.

Peningkatan angka yang tajam terlihat sejak Oktober 2020. Jumlah rumah tangga sangat miskin dan rentan miskin di ibukota Kalsel bertambah sebanyak 8.373 rumah tangga.

Jika dikalkulasikan, total angka rumah tangga sangat miskin dan rentan miskin saat ini menjadi 49.026. Sedangkan anggota rumah tangga menjadi 163.391 jiwa, atau melonjak sebanyak 20.083 orang.

BACA JUGA: Pentas Badut Jalanan di Banjarmasin, Sebuah Potret Kemiskinan Kota

Dikonfirmasi soal itu, Kepala Seksi Pengelolaan Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Rahmanita Hartono tak bisa menampik.

Dia mengakui bahwa pandemi Covid-19 menjadi pemicu dan berperan besar dalam menyumbang angka kemiskinan di Kota Seribu Sungai. “Memang tidak bisa dipungkiri wabah ini menyebabkan adanya warga miskin baru. Ada yang kehilangan pekerjaan dan lainnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, angka aduan masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020. Dari yang biasanya hanya sekitar seribu setiap tahunnya, pada 2020 lalu total mencapai 5 ribu aduan.

Aduan yang diterima melalui loket layanan aplikasi Whatsapp pun beragam. Dari aduan soal kondisi kemitraan, belum masuknya data sampai belum menerima bantuan.

BACA JUGA: Siap Diujipublikkan, DPRD Kalsel Inisiasi Pembentukan Perda Soal Covid-19

Terpisah, Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Iwan Restianto menyatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pendataan. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi serta kerja sama dengan SKPD terkait. “Dalam hal peningkatan pelatihan-pelatihan, juga meningkatkan lapangan pekerjaan di masyarakat,” bebernya.

Lantas apakah tahun ini ada bantuan langsung tunai (BLT) seperti tahun sebelumnya? Iwan mengklaim, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 18 ribu penerima pada awal tahun 2020 lalu.

“Sedangkan di tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 11.000. Hal ini sudah berdasarkan verifikasi dan validasi ulang sesuai dengan arahan Kemensos RI bahwa verifikasi dan validasi mesti melalui nik yang terdaftar di Disdukcapil,” tambahnya.

BACA JUGA: Reses DPRD Kalsel Temukan Banyak Warga Banjarmasin Tak Terima Bansos Covid-19

Iwan menjelaskan, hal ini seiring dengan sudah mulai normalnya perekonomian. Yang semula terdampak, kini sudah tidak layak lagi menerima BLT.

Lebih lanjut, selain BLT juga ada bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial pangan. Yang di tahun 2021 ini mencapai lebih dari 29.000 penerima. “Atau bertambah sekitar 8 ribu dari tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 21 ribu,” tutupnya. (jejakrekam)