Foto: Iman Satria
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimanan Selatan menerima kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Jumat, (16/4/2021).
KEDATANGAN Habib Aboe Bakar Al Habsyi dalam masa reses untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi terkait pelayanan yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Selatan.
Ada beberapa hal yang dibicarakan, seperti pelayanan Keimigrasian di tengah pandemi, hingga kondisi di lembaga pemasyarakatan yang masih menjadi permasalahan dan perlu ditangani secara terintegrasi antara aparat penegak hukum sebagai kunci utama penyelesaian masalah tersebut.
Tejo menyampaikan, terkait pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimanan Selatan tetap dilakukan secara maksimal meskipun pandemi covid 19 saat ini belum berakhir.
“Pelayanan prima sebaik mungkin tetap kita laksanakan, meskipun harus melakukan penyesuaian dari berbagai sisi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya.
BACA JUGA: Grup Musik Panting Binaan Lapas Karang Intan Tampil Menghibur Pengunjung Q Mall Banjarbaru
“Seperti halnya kunjungan di rutan dan lapas yang kita lakukan inovasi menjadi kunjungan virtual. Begitu juga pelayanan keimigrasian,” lanjut Tejo.
“Melalui program eazy passport yang tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan layanan hukum dan HAM di kantor wilayah, tetap dilakukan baik secara langsung maupun virtual via layanan hotline WA,” kata Tejo.
Sementara itu Habib Aboe Bakar Al Habsyi berpesan, bahwa berbagai kendala baik yang disebabkan oleh pandemi covid-19 maupun permasalahan terkait over crowded lapas merupakan persoalan yang harus diatasi bersama dari berbagai unsur yang terkait.
BACA JUGA: Gagalkan Narkoba Masuk Sel, Empat Petugas Lapas Diganjar Penghargaan
“Kita mengapresiasi perkembangan dan kemajuan layanan yang semakin baik di Kanwil Kemenkumham Kalsel,” paparnya.
Dijelaskannya, layanan pembuatan paspor melalui program Eazy Passport yang menerapkan sistem jemput bola tentu untuk mempermudah masyarakat.
“Meskipun saat ini kendala dari minimnya jumlah permohonan dikarenakan pandemi masih kita alami, dan juga perihal over crowded di lembaga pemasyarakat yang juga menjadi atensi kita,” tutupnya. (jejakrekam)