Terbukti Langgar Etik, Anggota DPRD Banjarmasin Suyato Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

0

DIADUKAN koleganya di DPRD Kota Banjarmasin akibat pernyataan mundur dari Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2020-2040, akhirnya Suyato alias Awie pun diganjar sanksi oleh Badan Kehormatan (BKD) DPRD.

TAK tanggung-tanggung, ada 11 anggota DPRD Banjarmasin mengadukan Suyato yang juga Ketua Komisi I ke BK. Mereka adalah Arupah Arief (Ketua Pansus Raperda RTRW), M Isnaini (Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin), Afrizaldi, Aliansyah, Hj Rinda Herliani, Sukhrowardi, Saut Nathan Samosir, Zainal Hakim, Wakhid Khusaini, Eddy Junaidi dan Hj Sarifah Saqinah pada 30 September 2020, atas dugaan pelanggaran kode etik dewan.

Berdasar laporan, data dan fakta yang ada, akhirnya Ketua Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin, Abdul Gais bersama Wakil Ketua H Abdul Muis, dan anggota; Darma Sri Handayani, Wakhid Husaini, dan HM Ismail dalam putusannya tertanggal 11 Februari 2021, menyatakan Suyato terbukti bersalah melanggar kode etik dan tata tertib DPRD.

“Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada terlapor saudara Suyato  untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengutamakan tugas sebagai anggota DPRD Banjarmasin, serta mematuhi kode etik dan tata tertib dewan,” begitu salah satu diktum dalam putusan BK DPRD Banjarmasin bertanda tangan.

BACA : Suyato Nyatakan Mundur dari Pansus RTRW, Tapi Masih Ikut Kunker ke Depok

Untuk membuktikan adanya pelanggaran kode etik dan tata tertib dewan, BK pun mengorek keterangan keterangan dari berbagai pihak. Seperti, Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, Ketua DPRD Banjarmasin Hary Wijaya dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin.

Dikonfirmasi jejakrekam.com, Minggu (11/4/20210, Ketua BK DPRD Banjarmasin Abdul Gais membenarkan adanya sanksi teguran tertulis kepada terlapor, Suyato karena terbukti ada pelanggaran kode etik dan tata tertib dewan.

“Ini merupakan kasus pertama dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib dewan yang kami putuskan. Kasus ini memang berawal dari pernyataan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Pansus Raperda RTRW di sebuah media massa, ternyata yang bersangkutan justru ikut kunjungan kerja atau studi banding,” kata Gais.

BACA JUGA : RTH Banjarmasin Masih Kurang, Raperda RTRW Diduga Sarat Kepentingan

Mantan Ketua DPRD Banjarmasin ini menegaskan keputusan sanksi teguran tertulis juga telah dilayangkan ke yang bersangkutan, para pelapor, Sekreriat DPRD Banjarmasin, Fraksi PDIP, serta Ketua DPC PDIP Banjarmasin.

“Jadi, karena adanya teguran tertulis dan terbukti berdasar pembuktian dari persidangan majelis BK DPRD Banjarmasin, maka soal tindak lanjutnya tergantung kepada parpol yang bersangkutan. Sebab, putusan BK DPRD Banjarmasin telah dibacakan dalam rapat paripurna dewan,” tegas Gais.

Dengan mengacu pada ketentuan, Gais mengingatkan agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut dia, semua laporan terkait dugaan pelanggaran etik bagi kalangan anggota DPRD Banjarmasin akan ditindaklanjuti.

“Baik itu laporan dari internal dewan sendiri maupun dari masyarakat, pasti akan telusuri. Namun, tentu semua laporan akan diverifikasi, ya seperti yang kami lakukan dalam laporan terhadap saudara Suyato, hingga terbukti dan dibuat putusan oleh BK,” tandas legislator Partai Demokrat ini.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini/Didi G
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.