Relawan BirinMu Laporkan Dugaan Kampanye Hitam ke Bawaslu Kalsel

0

RELAWAN Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) melaporkan pasangan Denny Indrayana-Difriadi (H2D) ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (8/4/2021).

LAPORAN yang dilayangkan terkait dugaan sabotase pembagian bakul di Martapura, yang dinilai menimbulkan opini negatif terhadap paslon BirinMu.

Dian Wulandari menduga kuat pembagian bakul yang terjadi di aula Unit Kerja Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Martapura Kota, Jalan Pangeran Abdurrahman, Kabupaten Banjar, awal pekan lalu sengaja dilakukan pihak tertentu. Dengan dugaan, sebut Dian, untuk menjatuhkan citra pasangan BirinMu di zona Pemungutan Suara Ulang (PSU).

BACA: Datangi Bawaslu, Tim Hukum H2D Laporkan Temuan Bakul Purun di Martapura

Dari hasil konfirmasi dan investigasi, Dian menegaskan, pihak BirinMu tidak melakukan pembagian bakul di lokasi tersebut. Sebab itu, ia didampingi beberapa rekan mengambil langkah hukum ke Bawaslu Kalsel untuk melaporkan pihak Denny Indrayana-Difriadi.

“Kami laporkan Denny Indrayana, tim dan kuasa hukumnya. Ada kata-kata black campaign (kampanye hitam) bahwa yang membagi bakul itu dari kami,” tegasnya.

Pasalnya, menurut dia, pihak 02 begitu masif melemparkan opini di media sosial terkait kegiatan pembagian bakul yang tertera tulisan ‘Paman Bakul’ tersebut dilakukan oleh BirinMu . Dian menyakini hal tersebut adalah sabotase yang dibuat untuk merugikan paslon 01.

“Dari salah satu saksi yang kita investigasi kemarin, memang ada tulisannya bukan Paman Birin tetapi Paman Bakul. Tapi kan itu bukan dari Paman Birin, kita tidak tahu,” ujar Dian.

Dalam laporannya, dia menyertakan alat bukti 5 video hasil investigasi Tim Relawan 01 pasangan BirinMu. Disertakan pula 9 lembar print out berita salah satu media online.

BACA JUGA: Adu Argumen Kubu Denny Vs Bawaslu Kalsel Soal ‘Bakul’ Sembako Covid-19 di Sidang Etik DKPP

Komisioner Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Azhar Ridhanie menerangkan pihaknya menerima setiap laporan. Secara prosedural laporan yang masuk, jelas Azhar Ridhanie, akan diperiksa terkait syarat formil dan materiil.

“Ini yang dibahas pemenuhan syarat laporan, jika terpenuhi akan ditindaklanjuti sentra Gakkumdu apabila dugaan pidana,” ucap Azhar Ridhanie.

“Jika pelanggaran administratif, selama 5 hari dengan pemeriksaan bahkan ahli terhadap laporan itu, atau ada hukum lainnya bisa dilanjutkan ke institusi lain,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Husaini
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.