MUSYAWARAH Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 secara virtual yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappedalitbang, Kamis (08/04/2021).
PELAKSANAAN Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng juga diikuti oleh Anggota DPR RI, DPD RI, Kemendagri, Bappenas, Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Tengah, dan stakeholder terkait.
Kabupaten Barito Utara dihadiri oleh Bupati Barito Utara H Nadalsyah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinkes, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Pendidikan.
BACA: Terhalang Covid-19, Musrenbang Kecamatan di Barito Utara Digelar Secara Virtual
Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H Fahrizal Fitri, menjelaskan bahwa tema yang diambil dalam Musrenbang RKPD adalah Stabilitas Ekonomi dengan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan prioritas pembangunan tetap pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Persatuan Bangsa, Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyampaikan sambutan Mendagri, dikatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi.
“Diharapkan menjadi tahun pertama Indonesia mulai lepas dari tekanan Covid-19,” harap Eko.
Senada dengan Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Arifin Rudiyanto menyampaikan bahwa tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sekarang.
Dari kedua Kementerian disampaikan arahan-arahan dan rekomendasi yang menjadi prioritas Provinsi Kalimantan Tengah.
Anggota DPD RI A Teras Narang, juga ikut meminta agar pelaksanaan program food estate yang dilaksanakan dapat berkelanjutan nantinya.
Dari DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat mengusulkan agar guru honorer dapat diangkat menjadi PPPK maupun ASN, sedangkan Willy Yoseph meminta kepada semua pihak yang terkait untuk dapat duduk bersama agar semua desa dapat dialiri listrik nantinya.(jejakrekam)