Metamorfosis YADAH; Para Pentolannya Bentuk YDH’HAM Siap Advokasi Kasus Kriminalisasi

0

SEMPAT ‘menghilang’ dari gerakan masyarakat sipil, karena para pentolannya membentuk dan bergabung ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ternyata, kini para pentolan atau aktivis Yayasan Dalas Hangit (YADAH) berdiri pada 22 Oktober 1998 ini telah bermetamorfosis.

SEMANGAT itu pun kini diwadahi dalam wajah baru bernama Yayasan Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (YDH’HAM). Salah satu pelopor juga merupakan eks Direktur Eksekutif YADAH, Hairansyah yang kini Wakil Ketua Komnas HAM RI.

Dalam kiprahnya, YADAH memang bergerak pada bidang pendidikan, penegakan hukum dan keadilan, lingkungan hidup, informasi dan sosial. Lembaga yang melahirkan banyak tokoh yang tergabung ke KPU juga konsen ertanian, gender, usaha kecil, hukum, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan perkotaan, perburuhan, dan peternakan.

Sedangkan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain studi, penelitian, survei, pendampingan masyarakat, advokasi, pendidikan dan pelatihan, penerbitan, dan seminar.

BACA : Pengacara di Kotabaru Berharap Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Pengemban Dakwah seperti Kasus Despi

YADAH pun pernah bermarkas di sebuah rumah kontrakan sederhana di Jalan Cendana II C Nomor 87, Banjarmasin Utara. Dari wadah ini, banyak kajian dan hasil riset yang dilahirkan, hingga mengantarkan para aktivis bergerak di lembaga penyelenggara pemilu.

Lantas bagaimana dengan kondisi kekinian? Dewan Pembina YDH’HAM, Hairansyah pun mengakui keberadaan lembaga baru ini memang metaformosis dari YADAH. Hanya saja, mantan anggota KPU Kalsel ini menekankan lewat YDH’HAM lebih konsen pada isu hak asasi manusia sebagai point center atau isu utama gerakan.

“Pengalaman saya di Komnas HAM, justru memang perlu penguatan dalam isu terkait hak asasi manusia,” ucap Hairansyah kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, belum lama tadi.

BACA JUGA : Dihukum karena Berita, Diananta Tak Kapok Pilih Jalan jadi Pewarta

Wakil Ketua Komnas HAM RI ini mengakui problema yang dihadapi Kalsel memang sama di daerah lain di Indonesia. Walau pun, saat ini, diakui Ancah-sapaan akrabnya, gerakan yang terorganisasir itu masih eksis di Kalsel seperti dilakukan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

“Tapi, isu yang ada di Kalsel jangan didominasi kelompok tertentu, tapi harusnya semua orang di Banua. Terkhusus, soal hukum dan HAM harusnya ada yang membackup secara maksimal. Apalagi, kasus kriminalisasi sangat banyak, makanya perlu diadvokasi dan dibackup maksimal,” pungkas Ancah.(jejakrekam)

Penulis Rahim/Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.