MENTERI Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya daerah memiliki tim penanganan konflik sosial.
HAL itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian, saat menutup secara resmi Rapat Kerja Tematik Program Kegiatan, dengan tema “Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Daerah”, Kamis (1/4/2021).
Acara yang berlangsung di Mahligai Pancasila, Banjarmasin juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah seluruh Indonesia.
Tito mengatakan pentingnya identifikasi perbedaan kepentingan dan identifikasi common interest. Karena kedua hal tersebut adalah dasar dari sistem penanganan konflik.
BACA: Konflik Kepengurusan Makam Sultan Masih Berlanjut, Pemkot Banjarmasin Segera Bentuk Timsus
Saat perbedaan kepentingan dan common interest diketahui, tim penanganan konflik dapat mengendalikan atau menekan perbedaan kepentingan dan mengangkat persamaan atau common interest.
Tujuan utama yang diharapkan agar pihak yang berkonflik sadar bahwa mereka adalah satu dan tidak seharusnya konflik terjadi.
Selanjutnya, Tito juga menyampaikan dalam hal penanganan konflik diperlukan sinergi dan kerja sama antara seluruh lapisan, baik dari pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah.
Bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa. Dimana tim penanganan konflik ini dapat dipimpin oleh kepala instansi ataupun kepala daerah untuk saling merekatkan bersinergi.
Tito juga menekankan pentingnya keberadaan lembaga penanganan konflik, yang didalamnya terdapat 3 tim. Yaitu tim pencegahan, tim penghentian, dan tim pemulihan.
Untuk tim pemulihan, Tito sampaikan bahwa salah satu tahapan dalam pemulihan adalah rekonstruksi fisik. Tahap ini perlu dilaksanakan dengan cepat untuk minimalisir efek trauma yang mungkin dialami oleh masyarakat yang terdampak konflik.
Di akhir pengarahannya, Tito mengimbau agar seluruh daerah di Indonesia sudah miliki tim penanganan konflik dalam 3 bulan kedepan.
“Keseriusan menangani konflik sosial menjadi penting di negara yang sangat plural dan penuh keberagaman ini yang sarat dengan potensi konflik. Saya meminta kepada Kepala Daerah, terutama yang belum memiliki tim penanganan konflik, untuk segera membentuk tim penanganan konflik setidaknya dalam waktu 3 bulan,” imbaunya.
BACA JUGA: Berpotensi Menimbulkan Konflik, Isnaini Kritik ‘Polisi India’ Satpol PP Banjarmasin
Sementara itu Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas arahan Mendagri.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang berhadir baik secara langsung maupun virtual.
“Selaku tuan rumah acara pada hari ini, kami menyambut baik dan mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kita kembali untuk terus melakukan upaya mitigasi sebelum konflik terjadi. Karena sungguh lebih efektif kiranya kalau mitigasi kita lakukan dibandingkan dengan rehab pasca konflik,” ujarnya.(jejakrekam)
