Foto : Istimewa
MENGANGKAT marwah Kerajaan Pulau Laut yang besar di era Kesultanan Banjar, kini Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut (LAKPL) didirikan pada 25 Maret 2017 di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus menunjukkan eksistensinya.
KETUA Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut, H Gusti Rendy Firmansyah mengungkapkan milad ke-4, lembaganya terus menunjukkan kiprahnya tak hanya pada pelestarian dan pengembangan adat budaya.
Terbukti pada milad ke-2, LAKPL pun menggandeng para akademisi dalam menelusuri bukti otentik untuk menunjukkan keberadaan Kerajaan Pulau Laut sebagai bukti sejarah, yang bisa dikonsumsi bagi dunia pendidikan.
“Ya, setidaknya bisa menjadi muatan lokal (mulok) khususnya di wilayah Kabupaten Kotabaru. Agar sejarah Kerajaan Pulau Laut ini kembali dikenal khususnya generasi sekarang, sehingga tak hilang dari catatan sejarah. Ini terbukti dengan adanya makam raja-raja Pulau Laut di Kotabaru,” ucap Gusti Rendy Firmansyah kepada jejakrekam.com, Kamis (25/3/2021).
Terlebih lagi, keberadaan lembaga adat juga didukung pemerintah dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
BACA : Hormati Raja I Pulau Laut, RSUD Kotabaru Berganti Nama Pangeran Jaya Sumitra
Gusti Rendy yang merupakan keturunan raja pertama Kerajaan Pulau Laut, Pangeran Jaya Sumitra yang kini namanya diabadikan di rumah sakit terbesar di Kotabaru ini pun berharap adat istiadat dan budaya yang menjadi warisan berharga harus terus dibina dan dipelihara. Caranya dengan membentuk koordinator wilayah yang berbasis merupakan keturunan dari raja-raja Kerajaan Pulau Laut, demi satu visi-misi.
“Alhamdulillah, bersama Pak Mansyur (sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat), ternyata usulan kami direspon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan terbitnya buku sejarah Kerajaan Pulau Laut. Hak paten sepenuhnya Kemendikbud, karena data, fakta dan literatur yang valid, termasuk bersumber dari Belanda maupun catatan yang ada di pihak zuriat,” papar Gusti Rendy.
Kerajaan Pulau Laut berdiri tahun 1850 oleh Pangeran Jaya Sumitra yang menjadi Raja Pulau Laut I, hingga Raja Pulau Laut V yang dijabat Pangeran Muhammad Aminullah (1903-1905). Menurut Rendy, LAKPL juga mengajukan seleksi di Kemendikbud untuk seminar usai diterbitkan buku berjudul Resistensi di Tengah Politik Adu Domba tahun 2018, berisi sejarah dan trik politik Kerajaan Pulau Laut dalam membantu Kesultanan Banjar melawan kolonialisme Belanda di Tanah Banjar.
“Ternyata juga direspon Kemendikbud, hingga bisa digelar seminar yang membedah buku tersebut. Bahkan, pesertanya pun banyak dari kalangan pelajar di Martapura, Kabupaten Banjar, pada 2019 lalu,” tutur Rendy.
BACA JUGA : Dari Pulau Laut ke Martapura, Jadi Juru Tulis Sultan Adam (2)
Namun, ketika pandemi Corona pada 2020, diakui Rendy, akhirnya kegiatan lebih banyak melalui media virtual semacam zoom meeting mengangkat budaya dan sejarah. Hingga pada milad ke-4, para pejuang sejarah dan budaya turut mendukung keberadaan LAKPL dari seluruh Indonesia. Baik dari tokoh-tokoh, kepala daerah dan raja-raja di Nusantara.
“Seperti dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku mengucapkan milad kepada LAKPL. Meski kami berada di wilayah pesisir (Kalimantan Selatan), kami juga berjuang dengan darah, harta dan lainnya membantu Kesultanan Banjar dalam mengusir penjajah,” kata Rendy.
Untuk mengawali kegiatan, para pegiat LAKPL pun menggelar ziarah ke Makam Bangsawan Kesultanan Banjar di Kuin Utara, Banjarmasin, utamanya takzim kepada Raja I Kesultanan Banjar, Sultan Suriansyah sebagai pendiri kerajaan.
“Apalagi, LAKPL juga tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), bahkan kami turut dipercaya menjadi bagian dari pengurus. Ini sebuah penghargaan dan pengakuan atas lembaga ini yang ingin menjaga marwah para leluhur,” kata Rendy.
BACA JUGA : Pangeran Jaya Sumitra ; Melanglang Buana dan Kembali ke Pulau Laut (3)
Ia menegaskan tujuan dari mengangkat sejarah Kerajaan Pulau Laut bukan bermaksud mengulang masa lalu, namun lebih menitikberatkan pada semangat dan marwah untuk dijaga dan terus dinaikkan.
“Agar generasi sekarang dan akan datang bisa mengenal identitasnya. Mereka kenal dengan diri serta karakteristik, menghormati orangtua dan tahu dengan leluhurnya. Sebab, masyarakat jika tidak kenal sejarahnya, sama saja kosong tanpa identitas. Makanya, kita ini menjadi benteng pertahanan terakhir untuk adat dan sejarah (Kerajaan Pulau Laut),” pungkas Rendy.(jejakrekam)