Foto: Dok
KISRUH internal Partai Demokrat memasuki babak baru. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut belum lama tadi, tak ayal membuat kader Demokrat meradang.
WAKIL Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI) Sri Nurnaningsih menegaskan KLB adalah upaya inkonstitusional untuk mengudeta kepemimpinan AHY yang terpilih secara demokratis.
Ririe pun mendukung langkah DPP Demokrat untuk memecat kader yang memuluskan dan ikut mendukung KLB Demokrat. “Saya setuju tindakan partai memecat kader yang ingin berkhianat terhadap partai, apalagi mereka merupakan orang-orang yang dulu dibesarkan oleh partai,” tegas Ririe, Selasa (9/3/2021).
BACA: Sebut Pengkhianat Partai, Ketua Demokrat Kalsel Pastikan Sanksi Pemecatan
Dia menuding ada upaya untuk mengkudeta AHY lewat KLB dan mendapatkan tiket gratis untuk melanggeng dalam ajang pemilihan presiden 2024 mendatang.
Bukan tanpa alasan, Ririe menyebut Moeldoko tidak berkeringat dalam membesarkan partai. Malah ingin mendapatkan perahu dan daya tawar politik dalam ajang Pilpres 2024 mendatang.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian memastikan sanksi tegas akan dikenakan bagi siapa pun baik pengurus maupun kader yang menghadir KLB ilegal di Deli Serdang.
“Kami akan berikan sanksi tegas. Sanksi terberat adalah pemecatan sebagai anggota Partai Demokrat,” tegas Rusian.
BACA JUGA: Demokrat Kalsel Dukung Penuh Pemecatan Kader yang Terlibat Kudeta
Ia mengungkapkan saat ini, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan dan Mahkamah Demokrat di Jakarta tengah memproses putusan terkait sanksi bagi yang hadir di KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Jika ada kader terbukti berkhianat, sanksinya adalah pemecatan, berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat,” imbuh Rusian.(jejakrekam)