Pj Gubernur Kalsel Larang Pengunaan Gas Melon Bagi ASN, TNI-Polri, hingga Pemilik Resto

PENJABAT Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan LPG 3 kilogram. Hal ini merespons kelangkaan dan melambungnya gas melon belakangan waktu terakhir.

DALAM surat edaran itu disebutkan, bahwa pengguna gas melon hanya untuk rumah tangga atau masyarakat berpenghasilan tidak lebih dari 1,5 juta rupiah perbulan. Atau diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang lebih 50 juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Safrizal meminta kepada ASN, anggota TNI-Polri, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meliputi rumah makan, restoran, catering, perhotelan agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Sebagai gantinya, diminta beralih menggunakan LPG tabung 5,5 kilogram atau 12 kilo gram.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani membenarkan surat edaran itu. Dia mengatakan, surat edaran tersebut merupakan penegasan dari Surat Edaran Gubernur nomor 510/01594/SARPRASKODA tahun 2017.

BACA JUGA: Harga Gas Melon Makin Meroket, Pemkot Banjarmasin Siapkan Langkah Razia Pedagang

“Oleh sebab itu PNS, Anggota TNI-Polri sangat tidak pantas ikut membelinya, terlebih pelaku UKM seperti restoran, katering, perhotelan, atau untuk keperluan didapur perkantoran pemerintah/swasta dan lain-lain,” ujarnya.

BACA JUGA: Tembus Rp 50 Ribu, Harga Eceran Gas Melon di Banjarmasin Makin Tak Wajar

Birhasani pun menegaskan, hendaknya para pelayan publik dengan kesadaran sendiri untuk tidak menggunakan 3 kilogram.

“Mestinya mereka yang tergolong mampu tersebut merasa malu membeli 3 kilogram yang bukan menjadi haknya,” katanya.

“Kita harus berperan mengendalikannya agar penyaluran gas bersubsidi tersebut tepat sasaran, semua pimpinan lembaga pemerintah maupun swasta dari tingkatan yang terendah harus diminta turut mengawasinya yang dimulai dari dapur mereka masing-masing,” tandas Birhasani. (jejakrekam)