Cegah Kelangkaan LPG Bersubsidi, Pertamina Bersama Pemkot Siap Ambil Tindakan Tegas

MENANGGAPI adanya kelangkaan pada LPG (Liquified Petroleum Gas) subsidi 3 Kg di Kalsel baru-baru ini, Pertamina bersama Pemerintah Kota Banjarmasin beserta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel akan ambil langkah tegas.

HAL tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan hak perlindungan bagi masyarakat miskin untuk dapat mendapatkan LPG 3kg bersubsidi dengan mudah. Sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Kalsel Tentang Penggunaan LPG 3 KG yaitu melarang PNS menggunakan LPG 3 Kg. Kemudian, Pelaku usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih 50 juta, dan termasuk mereka yang berpenghasilan lebih Rp 1,5 juta.

Atas dasar tersebut Pemkot Banjarmasin akan memperketat pengawasan pangkalan dan agen, serta  pendistribusian LPG 3 Kg tidak sesuai dengan ketentuan berlaku alias ada yang ‘Nakal’ maka segera diberi sanksi.

BACA : Masyarakat Jangan Cemas, Hiswana Migas Kalsel Pastikan Stok LPG Aman

“Akibatnya sekarang ini terjadi kelangkaan hingga lonjakan harga mencapai 50 ribu lebih dari pengecer yang mungkin mendapatkan suplai Gas 3 kg dari agen dan pangkalan yang melakukan penyelewengan dalam pendistribusiannya di Banjarmasin,” tegas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Banjarmasin, Doyo Pudjadi dalam Sosialisasi Proses Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Selatan di Hotel Mercure Banjarmasin, Selasa (16/2/2021).

Sebelumnya upaya dari Pemkot Banjarmasin dengan kartu kendali untuk warga miskin sudah dilakukan dalam mengatasi pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi namun masih saja ada pihak – pihak tertentu yang mengambil keuntungan.

“Kita siap menindak bagi penjual LPG 3 kg subsidi diluar pangkalan, karena penjualan LPG 3 Kg menggunakan distribusi penjualan tertutup menggunakan kartu kendali untuk warga miskin. Bahkan dalam waktu dekat, setelah berkoordinasi bersama pihak terkait, pelanggar akan disidang tipiring (tindak pidana ringan) untuk shock terapi agar tidak mengulangi perbuatannya,” ungkapnya.

Dari data pihaknya menyebutkan Kartu Kendali telah dibagikan kepada 36.654 KK miskin dan 627 UMKM agar senantiasa mendapatkan haknya dalam memperoleh LPG bersubsidi.

BACA JUGA : Penuh Tantangan, Pertamina Tetap Sigap Distribusikan BBM Dan LPG Ke Desa Terisolir

“Kita juga menemukan dibeberapa pangkalan LPG di Banjarmasin yang diberi jatah kuota melebihi dari jumlah data warga miskin, juga sebaliknya. Hal tersebut nantinya akan kita sesuaikan kembali untuk didata agar seimbang,” tambahnya.

Sementara itu Sales Area Manager (SAM) Pertamina Kalselteng Drestanto Nandiwardhana, sangat mengapresiasi dan mendukung langkah upaya Pemkot Banjarmasin yang sudah menerapkannya. Dirinya berharap bisa diikuti daerah lainnya khususnya di Kalsel.

“Sebelumnya Pertamina sudah melakukan pengawasan distribusi LPG 3 Kg, dengan menindak tegas pangkalan yang bandel, hingga periode September – Desember 2020 sedikitnya ada 32 pangkalan sudah mendapatkan sanksinya. Adapun Sanksinya mulai skorsing penghentian pengiriman LPG selama 1 bulan bahkan pemutusan kerjasama,” tuturnya.

“Penggunaan Kartu Kendali ini rencananya juga akan diterapkan di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut. Mari bersama-sama melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg, dengan melapor ke call Centre Pertamina 135, sehingga kami bisa langsung tindak tegas,” ujarnya.

Adapun selama tahun 2020 Pertamina menyebutkan setiap bulannya telah mendistribusikan LPG 3 kg sebanyak 2.532.440 tabung gas melon di wilayah Kalsel dengan rincian sebanyak 943.677 tabung gas melon untuk keluarga miskin dengan acuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 17.000.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Hiswana Migas Kalsel H Saibani, untuk mendukung setiap langkah dari pemerintah dan mitra kerjanya Pertamina dalam menstabilkan dan mengamankan distribusi LPG maupun BBM.

“Kita telah melakukan pengawasan kepada para anggota kita sendiri di pangkalan, jika ada pelanggaran langsung dikenai sanksi,” pungkasnya.(jejakrekam)