Foto : Ibtimes.id
Oleh : Muhammad Uhaib As’ad
APA itu oligarki? Oligarchy is a system’ of power relation hat enables the concentration of wealth and authority and it’s collective depend of dominant politico-bussiness aliace throught occuply the state institution (Winters, 2011).
SISTEM oligarki ini berhubungan dalam tatanan kapitalisme pada suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebab, sistem ini terbangun sebagai hasil dari pertemuan antara aliansi privat dengan state (negara). Selanjutnya, membajak institusi politik dan otoritas negara sejak era kekuasaan Orde Baru Suharto dan berlangsung sampai di era demokrasi.
Dalam konteks sejarah kekuasaan Orde Baru, metamorfosis kekuasaan mengambil corak predatoris menuju struktur oligarki demi kekuasaan negara yang menciptakan tatanan kapitalisme terbentuknya aliansi bisnis-politik birokrasi dengan lahirnya konglomerasi keluarga (Erlangga Pribadi Kusman, 2020).
Kemudian, usai jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kekuatan sosial lama tidak ikut jatuh. Namun, tetap bertahan dan mereposisi serta bermetamorfosis dalam jaringan kekuaasaan baru dan memperluas aliansinya sampai pada level lokal. Hingga, partai politik (parpol) menjadi instrumen baru para oligarki untuk menguasai negara.
BACA : Pilgub Kalsel Dalam Cengkeraman Oligarki
Kemampuan adaptasi oligarki dalam bisnis-politik mengalami inkubasi pada era kekuasaan Suharto dan berlangsung sampai saat ini melalui pembajakan demokrasi atau institusi kekuasaan negara.
Pembajakan Demokrasi: Atas Nama Rakyat
Proses perubahan kelembagaan ekonomi maupun politik menuju demokrasi tidak serta merta merubah watak kekuasaan oligarki-predatoris yang telah berakar sejak kekuasaan Orde Baru.
Proses tranformasi kelembagaan negara dari sistem otoritarianisme menuju demokrasi dan ekonomi pasar tidak mendorong tranformasi sosial menuju ekonomi liberal yang bercirikan supremasi hukum, transparansi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga oleh negara.
Relasi kuasa dan struktur kekuasaan pada rezim sebelumnya serta merta hilang seiring jatuhnya penguasa tersebut karena tekendala oleh lemahnya kekuatan sosial dalam menopang demokrasi akibat mengalami kekacauan (lack of democracy).
BACA JUGA : Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada
Perubahan pelembagaan ekonomi-politik menuju demokrasi dan governance. Justru institusi negara semakin jauh terperangkap dalam cengkraman oligarki sebagai pola telanjang pengkhianatan terhadap daulat rakyat.
Bertahannya agensi atau instalator rezim Orde Baru yang masih menguasai arena ekonomi dan politik di era demokrasi ini karena sudah terserap ke dalam aliansi binis-politik predatoris sebagai penumpang gelap (free rider).
Gurita Ekonomi Oligarki
Jumlah kekayaan orang terkaya di Indonesia berdasar data Forbes merekam USD 124,36 miliar. Kalau dibagi pendapatan bersih pertahun di antara mereka akan ketemu angka USD 3,1 miliar. Sementara kalau angka tersebut dibandingkan dengan pendapatan rata-rata GDP/ perkapita USD 3871, maka kekayaan rata-rata mereka 80,509 kali lipat.
Itu angka kekayaan dari 0.000.00015 % dari orang Indonesia (jumlah populasi kira-kira 267,7 juta). Sementara itu ada sekitar 93 juta rakyat (40%) yang hidup perhari di bawah 3.1000 rupiah.
Kemudian, Jeffery Winters (2013) merujuk pada data 2010 menunjukkan bahwa kekuasaan 40 orang terkaya 63.000 kali dari GDP perkapita Indonesia. Hal ini telah memperlihatkan kesenjangan terbesar di dunia.
Begitu pula, Oxfam (2017) mengatakan bahwa konsentrasi kekayaan di Indonesia sebagai hasil dari formulasi kebijakan negara yang berotak neo-leberalisme dan praktek rent-seeking dari era Orde Baru dan berlanjut di era demokrasi saat ini.(jejakrekam)
Penulis adalah Staf Pengajar FISIP Uniska MAB Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)