Foto: Herry Yusminda
DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabalong bersama TNI-Polri dan Satpol-PP melakukan sidak ke sejumlah pedagang BBM dan LPG 3 kilogram eceran, pada Rabu (27/1/2021).
KEPALA Disperindag Tabalong, Husin Ansari, mengatakan sidak ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke layanan aduan terkait penyimpangan perdagangan BBM dan LPG.
“Masyarakat melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sangat sulit untuk mendapatkan BBM. Kalau beli di eceran harganya sangat mahal, sementara untuk membeli di SPBU antreannya sangat panjang,” ungkap Husin.
Dalam sidak ini, Husin mengungkapkan pihaknya menemukan ada salah satu pedagang eceran di sekitaran Mabu’un yang menjual BBM jenis Pertamax dengan harga yang dinilainya tak wajar.
“Kita temukan satu pedagang BBM eceran yang harga perliternya Rp 14 ribu, sementara pedagang lain di kawasan yang sama hanya menjualnya dengan harga Rp 11 hingga 12 ribu/liternya,” tambah Husin.
Mendapati hal tersebut, aparat kemudian langsung memberikan teguran kepada pedagang tersebut. Pedagang yang bersangkutan langsung diminta untuk menurunkan harga dengan kondisi wajar.
“Sidak juga kami lakukan ke beberapa SPBU seperti di Mabu’un dan Hikun, kami minta kepada pemilik SPBU untuk agar pasokan dan penjualan harus disesuaikan dengan sasarannya,” ujarnya.
Husin menghimbau kepada pemilik SPBU supaya bisa mengontrol pembeli yang datang sehingga masyarakat umum bisa mendapatkan BBM.
“Kami minta SPBU untuk menjual BBM dengan lebih memprioritaskan kepada masyarakat,” imbaunya.
Husin juga berharap, dengan adanya monitoring bisa membuat kondisi di Tabalong bisa normal kembali dan menjadi stabil.
“Kami minta masyarakat tidak panik, kemudian kita tetap memonitoring juga yang di eceran agar menjual dengan harga wajar, jangan sampai memanfaatkan kesempatan ini dan merugikan masyarakat lainnya,” harapnya.
“Di Kelurahan Hikun, kita juga menemukan penjual gas elpiji yang harga sangat tinggi,” ungkapnya.
Gas elpiji yang seharusnya dijual Rp. 17.500/ tabung, di tingkat pengecer dijual seharga Rp. 33.000,.
“Ini harga yang sangat tinggi dan tentu saja sangat merugikan masyarakat kurang mampu,” katanya.
Karena menurutnya, gas melon ini peruntukannya adalah bagi warga miskin atau kurang mampu, sehingga seharusnya yang membeli haruslah warga dengan kategori itu.
“Kami juga langsung berikan teguran pada penjualnya dan kami juga meminta untuk tidak menjual gas elpiji 3 kilogram lagi,” bebernya.
Pihaknya berharap kepada warga agar dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu BBM maupun LPG 3 kilogram.
“Jangan sampai memanfaatkan kesempatan ini sehingga yang akan dirugikan,” pungkas Husin. (jejakrekam)