Foto : Iman S
SUDAH beberapa hari ini, sejumlah kabupaten di Kalsel terendam alias banjir. Hal ini pun menjadi perhatian serius sejumlah pihak, diantaranya Balai Sungai Wilayah (BSW) Kalimantan III dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalsel.
KEPALA BSW Kalimantan III, Fikri Abdurahman menyatakan, ke depan pihaknya akan mendesain pengendalian banjir secara menyeluruh mulai dari Sungai Martapura hingga Sungai Barito.
“Ke depan nanti kita akan coba mendesain pengendalian dari Sungai Barito sampai Sungai Martapura,” kata Fikri Abdurahman.
BACA : Banjir Kalsel; Banjarmasin Sebut Kiriman Hulu, Presiden Jokowi Katakan Karena Sungai Barito
Untuk realisasi itu, lanjut dia, dukungan alokasi dana pusat secara keseluruhan cukup banyak, termasuk sedikit dana reguler untuk Sungai Martapura.
Selain itu, lanjutnya ada pendanaan untuk renovasi Waduk Riam Kiwa yang mengaiir ke Pengaron dan Matraman, yang mana pula kini Sungai Riam Kiwa merupakan salahsatu penyebab masalah.
“Berkat dorongan beliau (sambil menunjuk anggota Komisi VI DPR, Rifqinizami Karsayuda yang berdiri disampingnya-red) Sungai Riam Kiwa sebentar lagi akan dibangun,” tegas Fikri.
Disinggung aksi nyata balai sungai merespon musibah banjir sepekan ini, Fikri Abdurahman menegaskan pihaknya sejak awal sudah melakukan koordinasi tanggap darurat penanggulanagn banjir bersama sekdprov, gubernur dan Dinas PUPR Kalsel dan tim penangulangan bencana dengan menurunkan banyak peralatan untuk penangan secara darurat seperti jembatan kolom-kolom sungai maupun Waduk Takisung termasuk Barabai yang kini masih renov.
BACA JUGA : Banjarmasin Darurat Banjir, Dari Sekolah Sampai Rumah Sakit Terendam
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, secara keseluruhan Kemen PUPR RI memerima anggaran APBN 2021 sekitar Rp 150 Triliun.
Kemudian dalam minggu-mingu ini juga Komis VI diminta untuk menyetujui relokasi anggaran untuk kebutuhan vaksin corona. Untuk Kalsel, lanjut Rifqi, anggaran tersebut naik cukup signifikan, tetapi terbagi atas dua bagian. Pertama alokasi untuk penyelesaian kewajiban proyek-proyek yang belum terselesaikan di tahun 2020 akibat covid-19.
Kedua, alokasi untuk program reguler di 3 balai dan 1 Satuan Kerja (Satker) dengan total hampir sebesar Rp 3 Triliun.
“Angka itu belum termasuk alokasi penanganan bencana dihadapan kita. Karena itu saya dengan kewenangan konstitusional saya, bersurat langsung kepada Presiden Jokowi dan saya antar sendiri. Alhamdulilah diterima, dan Meneri PUPR juga diperintahkan datang ke Kalsel,” tegas Rifqinizamy.
BACA LAGI : Banjir, Pertamina Pastikan Kebutuhan BBM Dan LPG Di Kalsel Terpenuhi
Wakil rakyat dari Fraksi PDI-P yang duduk di pusat ini menambahkan, semua mitra kerja komisi-nya turun dan bekerja keras untuk mengkaji seperti apa agar proses recoveri infrastruktur ini bisa berjalan cepat dan anggaranya tentu harus disiapkan.
Kepala Prasarana Wilayah Pemukiman Kalsel, Dardjat Widjunarso berharap kedepan masyarakat lebih sadar terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti garis sepadan sungai.
“Banyak bangunan rumah, toko, dan kios berdiri disaluran sungai. Akibatnya sungai mampet” kata dia.
Ke depan, mesti waktu ulangnya sekitar 50 tahun lanjut dia, ini tetap jadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih tertib mengikuti aturan.(jejakrekam)