Foto: Dokumentasi
KOTA Banjarmasin dipastikan tidak akan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11 Januari 2021, seperti daerah-daerah di Jawa dan Bali, yang mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo.
ALASAN Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, untuk tidak menarik rem darurat seperti dua wilayah besar di atas sesuai arahan pusat lantaran kasus Covid-19 di Banjarmasin belum terlalu mengkhawatirkan seperti Jawa-Bali. Lagi pula, presiden belum menginstruksikan pembatasan model seperti PPKM.
“Saya kira di Banjarmasin ini masih belum terlalu mengkhawatirkan,” ucapnya di balai kota, Kamis (7/1/2021).
Kendati demikian, Ibnu tak bisa menampik, tren kasus Covid-19 di ibukota Kalsel kembali naik. Benar saja, per Rabu (6/1/2021), Banjarmasin mencatat penambahan 26 kasus dalam sehari.
Menurut Ibnu, Pemkot Banjarmasin bersama Tim Satgas (Satuan Tugas) Penanganan Covid-19 hanya akan kembali meningkatkan penegakan hukum dan disiplin masyarakat.
Kata dia, hal itu juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Yang hanya meminta wilayah di Jawa dan Bali untuk menggelar pembatasan mulai pekan depan.
“Daerah lain instruksinya untuk walikota dan gubernur se-Indonesia, untuk menggiatkan kembali posko Covid-19. Dan kampung-kampung tangguh kita hidupkan lagi,” tuturnya.
BACA JUGA: Kumpulkan Massa Di Banjarmasin Wajib Kantongi Izin Satgas, Termasuk Majelis Ta’lim
Perlu diketahui, tingginya kasus Covid-19 pada sejumlah daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat harus kembali ‘menarik rem darurat’ untuk memperketat pergerakan publik. Seperti Jawa dan Bali.
PPKM dipastikan berlaku di Jawa-Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Hal itu sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah gubernur.
PPKM hanya akan berlaku di 7 provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Sementara daerah lainnya diminta untuk menyesuaikan, sembari menunggu intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). (jejakrekam)