Penuhi Ketersediaan Kedelai, Dinas TPH Kalsel Maksimalkan Penangkaran di Tanah Laut

DINAS Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memenuhi akan ketersediaan kedelai di Banua.

HAL tersebut dilakukan terkait tingginya akan kebutuhan kedelai dan menimalisir terjadinya kenaikan harga. Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sejak tahun lalu pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi.

“Mengatasi hal tersebut, sejak 2020 lalu kita sebenarnya sudah melakukan upaya penangkaran kedelai di kawasan Batu Tungku dan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut,” ungkap Kepala Dinas TPH Kalsel, Syamsir Rahman, Selasa (5/1/2021), di kantornya.

BACA : Petani Dusun Jaya Desa Ambungan Panen Raya Bawang Merah Kualitas Terbaik

Penangkaran tersebut kemudian disebar kepada para petani, dan hasilnya sangat lumayan. Tercatat tahun 2020 kemarin, produksinya mencapai 2.199 ton, dengan produktivitasnya 12 kuintal per hektar.

Agar hasil dari penangkaran kedelai itu maksimal, dirinya secara khusus melakukan pemantauan rutin dalam sepuluh hari agar tumbuh kembangnya bisa sesuai dengan harapan. Sehingga para petani lokal tidak membeli dari pulau jawa, namun kebanyakan para petani menginginkan yang instan.

“Untuk itu saya meminta kepada pihak dinas terkait agar melakukan pemantauan dan pemeliharaan khusus penangkaran kedelai tersebut,” tambahnya.

Adapun dirinya juga memaparkan akan kebutuhan pupuk di Banua, untuk alokasi pupuk bersubsidi di Kalsel Tahun 2021, urea 40,616 ton, SP-36 – 5.230 ton, ZA 755 ton, NPK 41,824 ton, Organik Granul 3.372 ton dan organik cair 8.430 liter.

BACA JUGA : Pemprov Kalsel Optimistis Target Produksi 1,9 Juta Ton Padi Tercapai

“Dengan alokasi tersebut semoga Kementerian Pertanian memberikan jatah pupuk bersubsidi sesuai dengan serapan disetiap daerah,” ujarnya.

Bahkan dirinya khawatir menyusul harga pupuk bersubsidi yang dinaikkan oleh pemerintah per 1 Januari 2021 ini bisa menyurutkan semangat petani dalam menanam. Menurut informasi yang dia peroleh, alasan pemeritah menaikkan harga pupuk yakni harga pupuk bersubsidi belum pernah naik sejak tahun 2012 dan anggaran banyak dialihkan ke penanganan Covid-19.

“Kita sudah upayakan mengirim surat ke Kementerian Pertanian RI dan Komisi II DPRD Kalsel dan Komisi IV DPR RI, perihal kenaikan harga pupuk agar ditunda dulu, sebab saat ini memasuki musim tanam dan memerlukan banyak pupuk,” beber Syamsir.

Syamsir juga terus berjuang dengan dengan memberikan bunga nol persen kepada petani yang membeli pupuk. Mekanismenya  bekerjasama dengan Pemda.

“Alhamdulillah di Batola sudah diterapkan dan berjalan baik, dan kita juga sudah surati Pemkab lainya. Semoga langkah ini bisa menjadikan para petani kembali bersemangat,” pungkasnya.(jejakrekam)