Foto : Istimewa
BUKAN rahasia lagi, jika setiap awal tahun, selalu terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan untuk aparatur sipil negara, tenaga honor, dan tenaga harian lepas di lingkup Pemprov Kalsel.
TAK ingin kejadian seperti itu terus terulang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mewanti-wanti Pemprov Kalsel agar dapat mereaslisasikan hal tersebut, mulai awal Januari 2021 ini.
“Keterlambatan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga ASN, tenaga honor, dan tenaga harian lepas tersebut,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel, H Ardiansyah.
BACA : Terpilih Lagi Nakhodai DPW PKS Kalsel, Ja’far Rumuskan Sejumlah Target
Didampingi Sekretaris Fraksi Firman Yusi, dan anggota fraksinya, Gt Rosyadi Ilmi, Hariyanto, dan Imam Kanapi, Ardiansyah meminta pemprov untuk membuat terobosan baru agar persoalan seperti ini dapat diatasi.
Menurut dia, pihaknya berkeyakinan, jika pemprov bisa mengatasi masalah tersebut, bukan hanya soal kesejahteraan ASN dan tenaga kontrak yang teratasi. Namun, lanjut dia, juga akan mampu membantu menggerakkan ekonomi Kalsel yang turut terpukul akibat pandemi covid-19.
“Kami juga menghimbau kepada pemkab dan kota di Kalsel untuk mengambil langkah yang sama, untuk dapat melakukan pembayaran sejak Januari 2021,” harapnya.(jejakrekam)