Satu Kasus Tangkap Tangan di Tanbu, Bawaslu Kalsel Dukung Gerakan Warga Tolak Politik Uang

GERAKAN masyarakat melawan politik uang makin marak di Banjarmasin dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari massifnya pemasangan baliho, spanduk dan lainnya yang menyatakan perang terhadap politik uang sebagai penghancur demokrasi dalam even pilkada.

HAL ini terlihat di ruas Jalan Alalak Tengah, Alalak Selatan, Alalak Utara hingga ke Jalan HKSN dan Jalan Perdagangan, Banjarmasin Utara yang dilakukan Relawan Merah Putih dikoordinir tokoh Alalak, H Achmad Maulana atau Haji Imau.

Beberapa baliho pun dipasang di depan pagar rumah warga serta dekat tempat pemungutan suara (TPS), termasuk pesan adanya ancaman tindak pidana bagi pemberi dan penerima politik uang untuk membeli suara pada saat pemungutan suara pada Rabu (9/12/2020) esok.

Gerakan serupa juga dilakoni sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Segitiga Sama Kaki, dengan pesan baliho tolak politik uang, kecuali isi amplopnya 10 juta dan sebagainya.

BACA : Cipayung Plus Kota Banjarmasin Ajak Warga Tolak Politik Uang

Warga Alalak Tengah, Rasyid mengakui sejak maraknya baliho kini belum terdengar ada pembagian amplop berisi uang puluhan hingga ratusan ribu untuk membeli suara pemilih.

“Padahal, waktu Pemilu 2019 lalu, banyak amplop berisi uang yang betebaran ke rumah-rumah. Sekarang makin sepi, mungkin takut ditangkap kalau membagi-bagikan uang,” kata Rasyid kepada jejakrekam.com, Selasa (8/12/2020).

Meski begitu, Rasyid pun tak menepis jika potensi politik uang sangat terbuka, terutama saat fajar menyingsing usai shalat Subuh pada esok hari. Namanya juga serangan fajar. Namun, Rasyid mengatakan bisa juga menjadi serangan dhuha, saat pemilih berada di tempat pemungutan suara (TPS), seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“Ada beberapa pemilih yang menunggu bayaran. Ini harus diantisipasi oleh petugas pengawasan,” ucap Rasyid.

BACA JUGA : Hari Pemungutan Suara Rabu, 9 Desember Libur Nasional, Awas Politik Uang Masih Mengintai!

Terpisah, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalsel Aris Mardiono mengakui adanya gerakan masyarakat untuk menolak politik uang, bahkan termasuk turut membantu melaporkan jika ada oknum yang bermain, bisa menjadi awal yang baik bagi pilkada di Kalsel.

“Moga ini jadi awal pilkada kita ke depan tambah lebih baik dan berkualitas, bisa terlepas dari jerat politik uang. Kita tentu mendukung gerakan semacam ini. Apalagi, kabarnya dengan adanya gerakan semacam ini, ada beberapa tim sukses atau paslon yang kabarnya tak berani melakoni politik uang. Tentu, para pemilih juga makin cerdas dan bisa memilih dengan nuraninya,” kata Aris Mardiono.

Ia mengakui juga telah menerima WA dan pesan pendek (SMS) dari masyarakat soal dugaan politik uang yang dilakukan di Banjarmasin. Menurut Aris, menindaklanjuti laporan langsung diserahkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti.

“Jika Bawaslu Banjarmasin bisa mengungkap dan menangkap pelakunya, tentu ini bisa jadi prestasi dan sekaligus shock therapy (terapi kejut) bagi pelaku politik uang atau kecurangan,” kata Aris.

BACA JUGA : HMI Banjarmasin Ajak Generasi Milenial Berani Lapor Indikasi Politik Uang ke Bawaslu

Mantan wartawan ini mengungkap hingga kini, baru satu laporan yang masuk dari Bawaslu Tanah Bumbu soal dugaan politik uang hasil tangkap tangan warga di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir.

“Berdasar laporan yang masuk, uang itu diberikan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tanah Bumbu. Saat ini, laporan ini telah ditindaklanjuti Bawaslu Tanah Bumbu,” ucap Aris.

Ia menegaskan demi mencegah dan menindak jika ada politik uang, jajaran Bawaslu Kalsel dan kabupaten dan kota gencar melakukan patroli siang dan malam sejak H-3 Pilkada Kalsel 2020.

“Begitu ada kerumuman warga, kami akan langsung setop. Sebab, potensi untuk bagi-bagi uang sangat besar saat ada kerumuman warga.  Apalagi, saat minggu tenang, khususnya pada malam dan pagi sebelum hari pemungutan suara sangat tinggi serangan fajar atau apa pun namanya,” papar Aris.(jejakrekam)