Debat Kandidat Seperti Cerdas Cermat, Akademisi ULM Soroti Politisasi Ulama di Pilkada Kalsel

PUNCAK pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, tinggal menghitung hari. Tepat sepekan akan datang, Rabu 9 Desember lebih dari 2,7 juta orang akan memilih calon pemimpin Banua.

AKADEMIS FISIP Universitas Lambung Mangkurat Setia Budhi, Ph.D berpendapat 9 Desember 2020 menjadi tanggal penting bagi aruh demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia dan Kalimantan Selatan.

“Tanggal itu semua boleh tersenyum tetapi juga mungkin ada yang was-was terutama bagi para calon kepala daerah yang berlaga. Sesudah masa kampanye 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember, para pemilih diharapkan merenungkan kembali siapa bakal calon yang paling tepat untuk dipilih,” ujar Setia Budhi saat dihubungi jejakrekam.com, Rabu (2/12/2020).

Dia menyatakan perenungan itu penting untuk mengendalikan emosi dan tentu saja untuk mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihan.

Meskipun demikian, Setia Budhi menyebut pesta demokrasi serentak tahun ini menjadi pengalaman yang amat berharga sepanjang sejarah demokrasi, sebab pilkada tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, yang mengharuskan semua orang perlu menjaga kesehatan dengan protol kesehatannya.

BACA : Duet BirinMu dan H2D Paparkan Kiat Tangani Corona dalam Debat Final Pilgub Kalsel 2020

“Itu tentu dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Pandemi tidak memungkinkan para pemilih dapat secara langsung berinteraksi dengan bakal calon, melainkan hanya melalui media sosial dan media komunikasi virtual lainnya,” ucap Setia Budhi.

Dia menyebut tentu ada hambatan yang cukup signifikan bagaimana bakal calon menyampaikan visi, misi dan program di tengah keterbatasan media seperti itu.

Hambatan lain pada daerah-daerah dengan jangkauan internet dan keterbatasan jaringan, sehingga daerah itu tidak mendapatkan informasi yang maksimal terkait bakal calon yang mereka pilih.

BACA JUGA : Debat Final Pilgub Kalsel: BirinMu dan H2D Tarung Gagasan soal SDA

“Ini tentu saja berpengaruh pada keterpilihan pemilih. Zona gagal ini sangat tidak mendukung untuk mendongkrak keterpilihan bakal calon yang  menantang petahana dan sebaliknya menjadi kuat dukungan kepada petahana yang telah melakukan kunjungan ke berbagai pelosok jauh sebelum pilkada dilaksanakan,” tegas doktor antropolog lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini.

Kepala Prodi Ilmu Sosiologi FISIP ULM ini mengatakan ajang debat bakal calon yang dilakukan selama tiga kali putaran pun juga tidak cukup untuk mendapat gambaran objektif apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bakal calon.

Ambil contoh durasi waktu lima menit untuk menjelaskan bagaimana strategi pengembangan sumber daya alam (SDA) Kalsel, sukar publik dapat mencerna dengan baik apa yang dijelaskan dan digambarkan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BACA JUGA : Debat Kandidat Pilgub Kalsel, Tengok Muhidin dan Difriadi Saling Tanding Gagasan

Budhi menyoroti debat kandidat semacam kegiatan cerdas cermat yang didramatisasi. Oleh sebab itu ke depan, menjadi penting untuk membangun model debat bakal calon yang semakin menarik.

Ia mengingatkan tentu saja bagaimana para pemilih dapat memahami secara menyeluruh visi, misi dan program yang ditawarkan para bakal calon kepala daerah.

Di sisi lain, bagi Budi adalah secara umum pilkada di Kalsel cukup kondusif, walaupun menjelang hari H pemungutan suara semakin kuatnya bakal calon mendapat dukungan para tokoh, terutama tokoh dengan basis agama.  

BACA JUGA : Diserang Isu Payment Gateway Lagi, Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana Beri Klarifikasi

“Dan tentu saja politik kaum ulama ini, khususnya di Kalsel memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah keterlibatannya,” kata Budhi.

Dia menjelaskan keberpihakan tokoh agama dan Ulama menjadi tiada terhindarkan. Terlebih jika mengamati dinamika pilkada di Kabupaten Banjar, keterbelahan basis dukungan dari tokoh Pondok Pesantren Darussalam.

“Mungkin saja terbelah dua atau bahkan terjadi pemisahan tiga kubu kekuatan,” paparnya.(jejakrekam)