Foto: Tangkapan Layar
SEKTOR kelautan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah semestinya dikembangkan dengan baik. Namun, pada praktiknya selama ini, ada sejumlah masalah yang mengadang pengembangan potensi bahari di Kalsel.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kalsel dan para ahli menyusun pertanyaan kepada para kandidat gubernur-wakil gubernur soal masalah ini, pada ajang Debat Cagub-Cawagub Kalsel, Sabtu (28/11/2020) malam tadi. Lantas, apa jawaban mereka?
Calon Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor nomor urut 01 mengatakan untuk memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) no 13 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2018-2038 yang mengatur wilayah pesisir pantai Kalsel.
“Termasuk (juga) perilindungan wilayah konservasi seperti terumbu karang, dan hutan bakau, kemudian, pemerintah juga melaksanakan dan merencanakan sentra kelautan dan perikanan terpadu,” ujar Sahbirin Noor, saat debat kandidat, Sabtu (28/11/2020) malam.
Paman Birin sapaan akrabnya, langkah ini upaya Pemprov Kalsel untuk mengintegrasikan potensi industri kelautan dan perikanan yang berbasis komunal dan masyarakat.
“Optimalisasi, pemanfaatan sumber daya kelautan di pulau-pulau kecil, seperti pulau Sembilan, dan sekirarnya, kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu potensi kelautannya luar biasa,” tegas politisi Golkar ini.
Semasa menjabat Gubernur Kalsel, Paman Birin sering bercengkrama dan mengunjungi nelayan-nelayan kecil, berangkat dari hal tersebut, Pemprov telah memberikan perhatian yang lebih kepada nelayan.
Menanggapi hal tersebut, calon gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana menyebut sektor perikanan dan kelautan adalah sumber daya alam terbarukan yang terlupakan.
Jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Denny-Difradi (H2D) memaksimalkan potensi SDA di bidang kelautan dan perikanan.
“Kami menyayangkan, anggaran di bidang perikanan dan kelautan turun hingga 85%, politik anggaran demikian menunukkan ketidak keberpihakan, ketidaktahuan betapa potensi perikanan dan kelautan luar biasa,” tegas Denny.
Eks wakil Menteri Hukum dan HAM, memastikan akan memberikan keberpihakan yang besar bagi nelayan-nelayan kecil Banua.
Bukan tanpa alasan, dia menyebut nelayan kecil di Kalsel harus bersaing dengan nelayan dengan kapasitas dan sumber daya yang besar, yang ikut melaut di titik yang biasanya mereka mencari ikan.
“Ini politik kebijakan yang harus diubah, bagaimana kita harus memberikan kesempatan bagi kapal-kapal besar, tetapi juga kita memberikan alat tangkap dan kesempatan bagi nelayan-nelayan kecil kita,” tutupnya. (jejakrekam)