Pimpinan KPK RI Beri Pembekalan Kandidat Kepala Daerah, Ingatkan Bahaya Politik Transaksional

JELANG pemilihan kepala daerah serentak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengingatkan para kandidat agar tidak ikut-ikutan dalam pusaran arus politik transaksional. Menurut para pimpinan lembaga anti rasuah tersebut, politik yang berbiaya mahal acapkali menimbulkan praktik kotor berupa politik uang dan adanya mahar ke parpol.

HAL ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Nawai Pomolango, saat mengisi webinar dalam rangka pembekalan kepada calon kepala daerah di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (18/11/2020).

Kalimantan Selatan dipilih KPK menjadi tuan rumah pelaksanaan acara webinar, yang juga dihadiri tiga daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Nawawi menyampaikan bahwa data terakhir KPK, mencatat sebanyak 397 kasus korupsi menjerat politisi. Rinciannya, 274 orang dari DPR-RI dan DPRD, gubernur/walikota 21 orang, serta bupati dan wakil sebanyak 122 orang.

“Hal ini memberi gambaran adanya keterkaitan antara tingginya biaya politik dengan praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah,” kata Nawawi.

BACA JUGA: Bertemu Para Jaksa, KPK RI Ikut Pantau Penanganan Perkara Tipikor Di Kalsel

Dengan adanya pembekalan seperti ini, Nawawi mengingatkan agar para kandidat juga turut mendukung terciptanya pemilih berintegritas. Pemilih diharap mampu memilih pasangan calon kepala daerah secara rasional tanpa dipengaruhi tawaran-tawaran materi atau kenikmatan sesaat.

“Juga bisa melihat mana calon kepala daerah yang bisa dipercaya atau tidak, yang punya visi memberdayakan masyarakat dan anti korupsi serta tidak mementingkan kelompoknya,” tekan Nawawi.

Kegiatan ini dilaksanakan KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (jejakrekam)