Foto : Dekopim Banjarmasin
DARI tiga nama yang diusulkan DPD Partai Golkar Banjarmasin untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, ternyata Matnor Ali resmi mengisi posisi yang ditinggalkan Hj Ananda, usai mencalonkan diri sebagai walikota di pilkada.
PROSESI pelantikan politisi senior yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin ini berlangsung cukup khidmat.
Matnor Ali pun dilantik serta diangkat sumpah dan jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Mochammad Yuli Hadi dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (10/11/2020).
Selain pelantikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, dua digelar pelantikan dan pengambil sumpah jabatan dua anggota DPRD Banjarbaru yang baru sebagai pengganti antar waktu (PAW) periode tersisa 2020-2024.
BACA : Didemo Anak Jalanan, DPRD Banjarmasin Beri Sejumlah Usulan
Yakni, pengganti antar waktu (PAW) Hj Ananda dari Partai Golkar yakni Hj Hariya Sisar serta PAW anggota DPRD Banjarmasin asal PKS, Mushaffa Zakir yakni Hendra yang juga Ketua DPD PKS Banjarmasin.
Baik Hj Ananda maupun H Mushaffa Zakir merupakan pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin yang diusung Partai Golkar, PKS, PAN dan parpol lainnya di Pilwali Banjarmasin 2020.
Kedua anggota DPRD Banjarmasin PAW ini pun diambil sumpah jabatannya oleh Ketua DPRD Harry Wijaya, disaksikan Plt Walikota Hermansyah.
Dalam sambutannya, Plt Walikota Hermansyah pun berharap pelantikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali dan dua anggota DPRD yang baru, bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
BACA JUGA : Hj Ananda-Mushaffa Zakir Resmi Undur Diri di DPRD Banjarmasin, Ini Calon PAW-nya
Bagi Hermansyah, penggantian pucuk pimpinan dewan merupakan hal yang lumrah, ketika ada salah satu unsur pimpinan harus mengundurkan diri karena menjadi kontestan pilkada.
Ia pun berharap pimpinan dan dua anggota DPRD Banjarmasin yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah kota dalam menyukseskan program pembangunan kota ke depan.
“Apalagi di era otonomi daerah ini, sangat penting untuk menjaga harmonisasi antara kelembagaan pemerintah daerah, baik dewan maupun pemerintah kota,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.(jejakrekam)