Foto : M Syaiful Riki/Iman Satria
DIREKTUR Eksekutif Wahana Lingkugan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengecam sikap aparat yang menetapkan dua aktivitas mahasiswa di Banjarmasin sebagai tersangka, akibat buntut dari aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
AKTIVIS lingkungan berambut gondrong yang akrab disapa Cak Kiss ini pun sempat menyinggung sikap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam keterlibatan mengawal aksi demonstran menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
“Perlu saya pertanyakan, ini mohon maaf nih, Polri ini apakah polisi Republik Indonesia atau polisi republik investor?” singgung Cak Kiss kepada awak media, usai aksi di perempatan Jalan Lambung Mangkurat-Jalan Pangeran Samudera, Banjarmasin, Rabu (28/10/2020) petang.
BACA : Dua Aktivis Mahasiswa Jadi Tersangka, Wakil Rektor III ULM : Jangan Sampai Perkara Ke Pengadilan
Cak Kiss menilai, kebebasan berpendapat mestinya harus dilindungi di negara demokrasi. Ia menegaskan, tugas polisi saat aksi demonstrasi itu mengamankan dan mengawal demonstran. Bukan malah sebaliknya.
“Untuk itu, saya atas nama pribadi dan Walhi mengecam perilaku tersebut,” kesalnya.
Di sisi lain, Cak Kiss juga mengakui bahwa dirinya turut dipanggil Polda Kalsel pada tanggal 2 November mendatang. Pemanggilan aktivis senior tersebut juga dimintai keterangan sebagai saksi soal aksi demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari itu.
BACA JUGA : Dua Aktivis Mahasiswa Banjarmasin Resmi Ditetapkan Tersangka Karena Dugaan Pelanggaran Demo
Hal ini, lagi-lagi menurut Cak Kiss, tentu dipertanyakan. Wajar saja, ia menilai bahwa ada indikasi pembungkaman demokrasi di negara Indonesia.
“Padahal selama ini aksi-aksi di Kalsel bisa menjadi contoh di Indonesia karena selalu melakukan aksi damai. Tapi sekali lagi mengapa aparat justru memanggil dan bahkan menetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, ini adalah bentuk pembungkaman,” cetus Cak Kiss.(jejakrekam)