Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Jembatan Timbang Tabalong Ditahan

0

OKNUM pejabat yang diduga sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk jembatan timbang resmi di tahan oleh Kejaksaan Negeri Tabalong.

PENAHANAN
diduga pelaku berinisial RN (45 tahun) yang waktu itu bertugas di Dinas Perhubungan ini dilakukan setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Polres Tabalong. Senin (19/10/2020).

Menurut Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, berkas perkara kasus jembatan timbang ini sudah lengkap dan oleh Unit III Tipikor Satuan Reskrim Polres Tabalong berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tabalong. 

“Berkasnya sudah P21 karenanya berkasnya kita limpahan ke Kejari dan oleh pihak Kejari RN dilakukan penahanan,” ujarnya.

Kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2017 ini akibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Miliar.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabalong, Jhonson Evendi Tambunan, mengatakan RN akan ditahan hingga 20 hari kedepan terhitung dari Senin (19/10/2020). “Terhitung 20 hari kedepan RN akan ditahan sampai tanggal 7 November nanti,” ujarnya.

Penahanan tersangka ini ucap Jhonson, dilakukan untuk memudahkan pihaknya dalam mengamankan RN sebelum menjalani persidangan.

“Selain itu penahanan dilakukan untuk menghindari tersangka kabur dan menghilangkan barang bukti,” tamnahnya.

Jhonson menjelaskan, dalam 20 hari ke depan, selama masa tahanannya, pihaknya akan menyusun surat dakwaan.

“Setelah surat dakwaan tersusun secara cermat maka kami akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,” ungkapnya.

Jhonson juga menyampaikan, selama proses pelimpahan tersangka dan barang bukti, tersangka datang bersama penasehat hukumnya dan bersifat koorperatif.

Lebih lanjut, Jhonson mengatakan, tersangka R akan diterapkan pasal 2 dan 3 UU Tipikor sesuai yang ada dalam berkas perkara dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara.

RN sendiri merupakan salah satu oknum ASN Pemkab Tabalong yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)  yang dianggarkan Rp 5 Miliar pada DPPA SKPD tahun anggaran 2017.(jejakrekam)

Penulis Herry
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.