Siap-siap, Dana Penanganan Covid-19 di Kalsel Bakal Kena Audit BPK

0

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel akan melaksanakan pemeriksaan dana APBN/APBD hasil refocusing dan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. 

HAL tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Syaefullah Tornando,  Selasa (20/10/2020), dalam video conference (vidcon) bertajuk Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.     

Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan juga menimbang terkait kondisi saat ini. Sehingga, berbeda dengan audit ketika anggaran digunakan pada saat kondisi normal.

“Ini adalah masa kedaruratan. Jadi yang paling penting, bagaimana menyelamatkan orang. Beda dengan kondisi normal, ada SOP dalam pemeriksaan. Tapi kalau dalam masa ini, menyelamatkan yang paling penting,” ucapnya.

BACA JUGA: Kejati Kalsel Terjunkan Bidang Intelijen Awasi Penggunaan Dana Covid-19

Syaefullah mengungkapkan, pada masa kedaruratan saat ini, proses pengadaan barang dan jasa tidak sama dengan kondisi normal. Sehingga, pemeriksaan juga harus melihat bagaimana kondisinya. “Tapi, kalau kondisi normal, jangan mengambil kesempatan,” tandasnya. 

Dia pun mengimbau kepada para kepala daerah agar melakukan penanganan pandemi dengan saling berkoordinasi. Supaya, dengan kondisi seperti itu daerah bisa melakukan perubahan manajemen bencana ke arah lebih baik.

BACA JUGA: Ambil Alih Kendali, Plt Walikota Hermansyah Janji Bongkar Soal Dana Penanganan Covid-19

“Baik itu manajemen anggarannya, perencanaan maupun mitigasinya,” kata dia.

Ditambahkannya, bahwa  BPK RI mengambil langkah preventif dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di sektor pemanfaatan anggaraan Covid-19.     

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan, meminta  jajarannya dan juga pemko serta pemkab untuk menyiapkan laporan penggunaan anggaran untuk Covid-19 yang akan diperiksa BPK.

BACA JUGA: Pemkab Banjar Luncurkan BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Covid-19

Lembaga auditor eksternal pemerintah itu dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan anggaraan Covid-19. “Karena, seluruh daerah telah mengalihkan dana dari APBD untuk penanganan pandemi,” jelasnya. 

Rudy Resnawan pun menyambut baik kehadiran BPK yang akan melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Covid-19.  Dia juga meminta  agar  SKPD Kalsel juga pemkab dan kota menyiapkan data yang jelas serta jujur dalam langkah menghadapi pemeriksaan yang dilakukan BPK.     

BACA JUGA: Disuplai Rp 51 Miliar, DPRD Banjarmasin Telusuri Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19

Menurutnya, pada tahap awal wabah Covid-19 data sempat semrawut karena ketika itu kondisi sangat darurat. Karena, ini tidak pernah kita alami, sehingga rencana operasional yang baku tidak ada.

“Jadi, semua dicoba dengan melihat situasi perkembangan mana yang cocok,” ujarnya.     Selain itu, di awal pagebluk harga alat pelindung diri (APD) sangat tinggi. Sehingga, penggunaan anggaran berbeda dengan kondisi normal.

“Jadi nanti saat pemeriksaan, BPK bisa membedakan bagiamana penggunaan anggaran pada saat kondisi darurat dan juga ketika stabil,” tandasnya. (jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Donny

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.