Foto : Istimewa
USAI menggelar rapat di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Plt Gubernur Kalteng, Habib Said Ismail menuju ke Bandara Haji Muhammad Sidik di Muara Teweh, Barito Utara.
ROMBONGAN juga didampingi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto bertolak dengan pesawat khusus Kings Air.
Setiba di Bandara Haji Muhammad Sidik, Menhub Budi Karya Sumadi langsung menghelat rapat di Ruang Tunggu Keberangkatan Terminal. Agendanya, membahas rencana pengembangan runaway dan pembebasan lahan.
Rapat kali ini antara lain juga juga diikuti Bupati Barito Utara H Nadalsyah, Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hendro Kusumo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Kav Rinaldi Irawan dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh Djarot Nugroho.
BACA : Kunjungi Barito Utara, Menhub Bakal Tinjau Operasional Bandara Haji Muhammad Sidik
Dalam rapat tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan suatu keniscayaan yang Presiden Joko Widodo menginginkan daerah terluar harus dijangkau dengan konektivitas. Sebab, konektivitas diharapkan mampu menyatukan bangsa ini.
“Presiden selalu mengatakan transportasi itu peradaban, seperti bagaimana mendapatkan harga yang relatif murah dengan cara mengambil barang dari pusatnya. Saya pikir hal ini akan memajukan Barito Utara dan Murung Raya,” imbuh Menhub Budi Karya.
Senada itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan status lahan untuk runaway sepanjang 3 kilometer sudah bebas dan tidak ada masalah.
BACA JUGA : Bandara Haji Muhammad Sidik Resmi Beroperasi dengan Rute Perdana Palangkaraya-Muara Teweh
Dijelaskannya, daerah akan berkembang karena keberadaan Bandara memicu pertumbuhan banyak sektor. “Oleh karena itu, lahan di sekitar Bandara (Kawasan Operasional Penerbangan), lingkup itu, dalam mengeluarkan izin bangunan betul-betul sesuai petunjuk Dirjen Udara untuk bangunan di sekitar bandara,” ucapnya.
“Kita edukasi masyarakat agar menjaga lokasi objek vital di sekitar Bandara. Area yang sudah dibebaskan agar dihibahkan ke Kementerian Perhubungan. Hal ini mencegah peruntukan lain jika berganti kepala daerah,” imbuh Lasarus.(jejakrekam)