Setahun Jokowi-Ma’ruf, BEM Singgung Gejala Negara Otoriter, Omnibus Law Hingga Pelanggaran HAM di Papua

0

HARI ini, Senin (20/10/2020) tepat satu tahun yang lalu Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dilantik di Istana Negara.

SETAHUN memimpin, ratusan mahasiswa lintas perguruan tinggi menggelar aksi di perempatan Lambung Mangkurat-Jalan Hasanuddih HM. Massa aksi kompak menunjukkan map merah, simbol kinerja setahun Jokowi bertugas. 

Perempatan Lambung Mangkurat menjadi panggung mahasiswa untuk menyampaikan kritiknya terhadap setahun Jokowi-Ma’ruf. Orasi, nyanyian khas lagu aksi, hingga puisi perjuangan disampaikan mahasiswa.

Koordinator BEM se-Kalimantan Ahdiat Zairullah menyinggung gejala otoriter di periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

BACA : Massa Aksi Kian Berkurang, BEM Se-Kalsel : Bentuk Kekecewaan Mahasiswa, Aspirasi Tidak Dipenuhi

“Resesi ekonomi di depan mata, Indonesia juga berada dalam ancaman resesi demokrasi, yang prosesnya berlangsung sejak lama, penyempitan ruang masyarakat sipil, budaya kekerasan,perlibatan aparat keamanan dan keterlibatan intelijen dalam urusan sipil,” kata Ahdiat lantang dalam orasinya.

Dia mengatakan setahun Jokowi-Ma’ruf partisipasi publik kian sempit dalam perumusan kebijakan, terlebih mantan walikota Solo ini memberikan porsi jabatan kepada figur yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat.

BACA JUGA : Hanya Sampai Sore, Mimbar Bebas Setahun Jokowi-Ma’ruf Di Banjarmasin Berjalan Kondusif

BEM se-Kalsel juga menyoroti pelanggaran HAM melalui ragam kebijakan, seperti pengesahan UU Omnibus Law, surat telegram Kapolri hingga kekerasan dan perampasan tanah rakyat serta beragam bentuk pelanggaran HAM yang semarak terjadi di Papua.

“Jokowi-Ma’ruf memberikan keleluasaan yang besar kepada lembaga pertahanan dan keamanan untuk memperluas pengaruhnya di ruang sipil,” ujar mahasiswa ULM ini.

BACA JUGA : Bawa Amplop Merah, Aliansi BEM Se-Kalsel Sindir Kepemimpinan Jokowi-Maruf

Dia mengatakan BEM se-Kalsel mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, membuka ruang partisipasi publik dalam merumuskan UU, dan menuntut Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu guna membatalkan pengesahan UU Omnibus Law, BEM se-Kalsel akan terus bergerak sebagai bagian dari sosial kontrol Jokowi-Ma’ruf,” tegas Ahdiat.(jejakrekam)  

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.