Puskesmas Bertranformasi Jadi BLUD, YLK Kalsel : Biaya Pelayanan Jangan Beratkan Masyarakat

PEMKOT Banjarmasin mewacanakan mengubah status puskesmas dari Unit Palayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

HANYA ada dua dari target 13 puskesmas yang memenuhi syarat, di antaranya  Puskesmas Cempaka dan Puskesmas Kelayan Timur. Sisanya belum berhasil berbenah untuk target tahun depan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali berpendapat dua puskesmas tersebut memang layak menjadi puskesmas BLUD, mengingat standar pelayanan dan fasilitasnya lebih baik dibandingkan puskesmas lain.

Pada prinsipnya, kata legislator Golkar ini, dewan mendukung rencana tranformasi status puskesmas menjadi BLUD. Dia juga mendorong puskesmas lainnya untuk menjadi BLUD terutama puskesmas yang belum memenuhi syarat.

BACA : Dari 13 Puskesmas di Banjarmasin, Hanya Dua yang Mampu Naik Capai Syarat BLUD

“Rencana kami akan dibangun lagi puskesmas baru yang ada di Sungai Andai, pada prinsipnya kami setuju saja puskesmas menjadi BLUD,” ujar Matnor Ali kepada jejakrekam.com, Senin (19/10/2020).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin ini mewanti-wanti status BLUD, puskesmas jangan sampai mengurangi layanan dan membebankan lebih, biaya pengobatan kepada masyarakat.

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel Dr Akhmad Murjani mengapresiasi langkah dari Pemkot Banjarmasin untuk menjadikan dua puskesmas yang memenuhi syarat menjadi BLUD.

Murjani menyarankan sebelum mengubah status puskemas lainnya menjadi BlUD, terlebih dahulu ada proyek percontohan, sehingga ada evaluasi pelayanan dan manajemen keuangan lebih baik atau malah sebaliknya.

BACA JUGA : Berdiri di Atas Lahan Milik Pertamina, Puskesmas Jaro Layak Direlokasi

“Kalau statusnya BLUD, Pemkot Banjarmasin hanya menanggung gaji pegawai, sementara biaya operasional berasal dari pemasukan puskesmas itu sendiri,” ucap Murjani.

Dia mengakui status BLUD, puskesmas lebih leluasa menggunakan anggaran yang dimiliki, terutama alat-alat kesehatan tanpa harus menunggu anggaran dari APBD dicairkan.

Di sisi lain, kata Murjani, manajemen keuangan harus baik, sehingga tidak membebankan lebih biaya layanan kepada masyarakat.

“Sumber daya manusia harus kuat, karena konsep BLUD sudah mengarah ke semi swasta, jadi kalau tidak keuangannya bagus, tidak jalan BLUD. Jadi, jangan sampai terkesan hanya mengejar setoran,” pesan akademisi STIKES Cahaya Bangsa ini.(jejakrekam)