Hegemoni Negara, Kekerasan Politik dan Dilema Demokrasi

0 123

Oleh: Muhammd Uhaib As’ad

FENOMENA kekerasan politik yang terjadi di negeri nyaris tidak terbendung lagi. Kemarahan kolektif anak negeri negeri sebagai resistensi terhadap sejumlah kebijakan negara yang kontradiktif dianggap merugikan rakyat banyak.

PADA sisi lain, kebijakan itu hanya menguntungkan kelompok tertentu atau para pebisnis saja. Logika negara dan logika rakyat  dalam posisi berhadap-hadapan. Frekuensi dan volumenya berbeda.

Masing-masing memiliki bangunan argumentasi dan struktur lagika yang dipertaruhkan. Pada bagian lain, institusi demokrasi, partai politik, dan institusi demokrasi lainnya terlihat berpihak kepada kepetingan rakyat banyak. Celakanya, justru institusi-institusi demokrasi itu menunjukkan watak feodalisme, arogansi, dan oligarki di tengah kemarahan kolektif rakyat.

Membaca realitas kekerasan politik saat ini menjadi catatan sejarah terburuk sejak kejatuhan pemerintahan Orde Baru. Negara tampil garang,   hegemonik bagaikan monster menakutkan. Karakter pemerintahan Orde Baru bangkit kembali dan  bermetamorfosis di era demokrasi.

BACA : Buku Demokrasi Dan Predator Negara Karya Uhaib As’ad Dibedah, Walikota Banjarmasin: Ngeri-Ngeri Sedap

Demokrasi berjalan mundur. Kritisisme dari warga sipil (civil society) telah dipreteli secara pelan-pelan namun pasti. Bila kritisisme dan idalisme warga diamputasi oleh negara, cepat atau lambat akan melahirkan budaya bisu (silent culture), apatisme,   dan perasaan tidak memiliki negara (stateless). Perasaan keterasingan (alienation) ini akan membahayakan perkembangan demokrasi.

Fenomena kekerasan kolektif yang terjadi saat adalah salah satu penyebabnya adalah negara tampil terlalu dominan dan lembaga-lembaga demokrasi tidak lagi menjadi kekuatan penyeimbang dan alat kontrol terhadap kekuasaan. Namun, justru menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Keberadaan lembaga legislatif tidak lebih sebagai stempel dan mengikuti alur kehendak pemerintah atau ekaekitif.

Semestinya lembaga legislatif mendengarkan suara rakyat, suara masyarakat sipil karena secara konstitusional, lembaga legislatif adalah refresentasi dari daulat rakyat. Posisi lembaga legislatif saat ini justru menjadi pengkhianati daulat rakyat. Daulat rakyat telah teramputasi oleh hegemoni pasar, modal, para oligarki.

BACA JUGA : Mengharumkan Uniska, Uhaib As’ad Masuk Deretan Editor Jurnal Internasional

Masih layakkah kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat? Ini pertanyaan elementer dan serius. Ketika bangsa ini memililh demokrasi sebagai jalan membangun sistem pemerintahan, maka seharusnya perilaku demokrasi itu terimplemntasi dalam lembaga-lembaga demokrasi dan kekuasan politik.

Hanya saja, yang terjadi saat ini lembaga-lembaga demokrasi dan kekuasaan politik menjadi oligarki,predatoris, dan memangsa rakyatnya sendiri dan membela kepintangan modal dan oligarki (Muhammd Uhaib As’ad, 2020).

Sedih dan menyedihkan. Negara sedang berada dalam lingkaran kekerasaan kekerasan. Egoisme politik arogansi kekuasaan sedang dipertontonkan di tengah kehidupan rakyat dalam kesusahan ekonomi berkepanjangan.

Negara ini sedang berjudi politik. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak populer bagi rakyat banyak tapi populer bagi kepentingan pasar. Sungguh, negara telah tersandera kekuatan pasar. Negara menjadi klien dari kekuatan pasar. Mengapa kebijakan negara misalnya, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan Undang-Undang Omnibu Law itu tidak populer ditolak oleh rakyat?

Kebijakan predatoris kontroversial ini seharusnya penguasa mendengarkan aspirasi rakyat bulan sekedar membela kepentingan pasar dan janji-janji investasi dan penciptaan lapangan kerja yang diimaginasikan oleh negara atau menggantang asap.

BACA JUGA : Soal Larangan Pelajar Ikut Aksi Omnibus Law, Akademisi Uniska: Seperti Orde Baru Saja

Why Men Rebel (1970), demikian salah satu judul ditulis oleh Profesor Robert T. Gurr. Salah satu argumen penting yang dbangun oleh Gurr dalam buku itu adalah bahwa orang atau secara kolektif akan melakukan tindakan kekerasaan, apakah itu kekerasan politik atau ekonomi apabila antara harapan dan kenyataan semakin jauh.

Fakta ini oleh Gurr disebut sebagai deprivasi relatif. Yaitu antara seharusnya tapi tidak sesuai kenyataan.  Memahami fenomena kemarahan kolektif ini bisa dikatakan sebagai bentuk kebuntuan komunikasi politik antara negara dengan rakyat. Kebijakan yang lahir dan mengalami resistensi publik adalah bentukan kebuntuan komunikasi politik.

Lembaga legislatif dan partai politik telah gagal mengkomunikasi kehendak rakyat, aspirasi  rakyat dengan negara (penguasa). Oleh karena itu, jangan salahkan bila rakyat tingkat apatisme politik semakin tinggi dan lembaga-lembaga demokrasi semakin tidak populer di mata rakyat.(jejakrekam)

Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik, Banjarmasin

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.