Foto: M Syaiful Riki
UNJUK rasa susulan tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bakal digelar, Kamis (15/10/2020) besok.
RUAS Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pun diprediksi bakal kembali dipadati ribuan demonstran. Mengingat, pada aksi (8/10/2020) sebelumnya, sedikitnya ada 1.300 massa yang terlibat.
Aksi lanjutan yang dikomandoi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel itu kembali mendorong anggota DPRD Kalsel untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
BACA JUGA: Larang Siswa Demo, Kepala Sekolah Ramai-Ramai Dukung Instruksi Disdikbud Kalsel
Tuntutan mereka sebelumnya seolah tak digubris. Bahkan presiden tampak ngotot mempertahankan aturan yang dianggap banyak orang kontroversial tersebut.
“Untuk (jumlah) massa kita belum bisa memastikan, apakah sama dari sebelumnya atau tidak. Yang jelas tuntutan kita tetap sama yaitu menuntut Perppu kepada presiden Joko Widodo,” kata Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah, Rabu (14/10/2020).
Kendati DPRD Kalsel telah bertolak ke Istana Negara sejak Kamis (8/10/2020) lalu untuk mengirimkan surat tuntutan mahasiswa, namun Ahdiat mengaku belum puas.
BACA JUGA: Disdikbud Kalsel Larang Pelajar Ikut Aksi Omnibus Law, Kadis: Tugas Murid Adalah Belajar
Sebab, menurutnya, harus ada bukti kongkrit dari wakil rakyat mereka untuk benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat Banua.
Maklum, saat itu, pimpinan DPRD Kalsel tampak tak bertemu langsung dengan presiden Jokowi, melainkan hanya dengan Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko.
“Karena tuntutan kita (mereka) bertemu langsung dengan presiden, dan membuktikan dengan video perdebatan bahwa aspirasi kami memang betul-betul disampaikan secara tegas oleh DPRD Kalsel terhadap presiden,” pungkasnya. (jejakrekam)