Dari Media Sosial sampai Turun ke Jalan, Ragam Cara Warga Tolak Omnibus Law Ciptaker

0

PENGESAHAN RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU), pada pekan lalu memantik arus besar penolakan dari masyarakat sipil.

RIBUAN demonstran dari kelompok mahasiswa lintas perguruan tinggi, aktivis, petani, hingga buruh menggelar aksi serentak di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Selatan, pada Kamis pekan lalu.

Cara penolakan tidak hanya diekspresikan melalui aksi turun ke jalan, di dunia maya pun ragam perlawanan dilakukan masyarakat sipil.

Perlawanan melalui beragam medium baik itu meme, komik, penekenan petisi, hingga video sindiran bernada kritik gencar berseliweran di media sosial.

View this post on Instagram

“Mute”😌

A post shared by Avan The Love (@avanputravan24) on

Dosen Antropologi-Sosiologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat berpendapat ragam suara penolakan dari masyarakat merupakan hal yang wajar, dan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi.

“Ragam cara penolakan pengesahan RUU Omnibus Law ini berangkat dari kesepahaman yang sama tentang RUU Omnibus Law, inilah yang mengikat antar massa aksi, terlepas dari yang turun ke jalan maupun melalui media sosial,” ujar Nasrullah saat dihubungi jejakrekam.com, Sebin (12/10/2020).

Dia menilai argumentasi yang datang dari kelompok pro UU Omnibus Law, bahwa yang turun aksi belum membaca utuh UU tersebut merupakan dalil yang lemah untuk membendung arus perlawanan dari masyarakat.

Bagi Nasrullah penilaian dari dari kelompok intelektual yang membedah isi UU Omnibus Law sudah lebih dari cukup bagi kelompok sipil untuk menentang UU Omnibus Law.

“Apa mungkin tidak faham secara nasional terjadi?, pada hari yang sama, dan dengan tema yang sama,” tanya Nasrullah.

Antropolog lulusan UGM ini menyebut tidak mungkin aksi masif terjadi di berbagai daerah, berangkar dari ketidakfahaman tentang substansi dari UU Omnibus Law.

Nasrullah meragukan kebenaran atas tuduhan aksi besar-besaran karena digerakkan kelompok tertentu untuk menjatuhkan legitimasi pemerintah.

“Secara kuantitas demo berlangsung masif, ada satu perasaan, semangat dan opini yang sama, ini muncul dari respon (kebijakan pemerintah) selama ini yang terjadi,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, ribuan massa aksi turun ke jalan untuk menuntur presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law.

Usai presiden belum menunjukkan tanda-tanda menerbitkan Perppu dan menyarankan untuk melakukan judicial review, kelompok sipil berencana bakal menggelar aksi susulan pekan ini. (jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Donny

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.