Aplikasi Sijaka Hindarkan Kekeliruan Pengelolaan Dana Desa

0 140

PEMERINTAH Kabupaten Barito Kuala menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Jaka Kawal (Sijaka) Dana Desa, di Hotel G’Sign Banjarmasin, Jumat (09/10/2020).

MELALUI Sijaka diharapkan dapat membantu para kepala desa (kades) menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam penggunaan dana desa.

Bimtek Sijaka yang diikuti seluruh kades, camat, dan SKPD terkait ini berlangsung hingga malam hari dengan menghadirkan nara sumber dari pihak Kejari, Polres, dan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS saat membuka bimtek, menjelaskan, kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa terkait kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan aparat pemerintahan desa.

Karenanya, sebutnya, dalam hal pengelolaan dana desa diperlukan dukungan, panduan serta pendampingan pihak berkompeten termasuk pemerintah daerah dalam meningkatkan wawasan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi sistem aplikasi berbasis data seperti aplikasi Sijaka ini.

“Saya berharap adanya sistem informasi Sijaka ini penggunaan dana desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” harap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu.

Kepala DPMD Barito Kuala Dahlan menjelaskan, Aplikasi Sijaka merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini DPMD dengan Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kejaksaan Negeri Barito Kuala dalam usaha melakukan pengawalan dan penjagaan tata kelola dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Dia menyampaikan, wewenang kades dalam memanfaat dana desa telah sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diakui berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dahlan menambahkan, penggunaan dana desa tahun 2020 di Batola banyak disalurkan untuk penanganan Covid-19. Salah satunya melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang telah disalurkan sampai bulan kelima.

“Saat ini Batola telah menyalurkan dana desa senilai Rp47 M lebih kepada 19.725 keluarga penerima manfaat,” ucapnya.

BACA JUGA : Jangkau Kebutuhan BBM Masyarakat Desa, Kini Pertashop Sapa Kabupaten Banjar dan Batola

Kasi Intel Kejari Batola, Martin Eko Priyanto menyampaikan, dalam hal penggunaan dana desa Kejari, Polri dan Pemkab bertindak sebagai pengawas.

“Dengan adanya Aplikasi Sijaka maka dana desa bisa terlihaat secara realtime kurva pergerakan penggunaannya dan dapat dilihat langsung dari ponsel bupati, pihak kejari, maupun polres,” paparnya.

Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor mengingatkan para kades harus menyadari dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan desa.

Untuk itu, lanjutnya, dalam penggunaannya selain memenuhi ketentuan juga dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran.

“Pada 2019 Batola sempat dinobatkan sebagai pengelola dana desa terbaik di Kalsel, saya berharap prestasi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” harapnya. (Jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Donny

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.