Bawaslu Oke

Tuntutan Tak Terpenuhi, Massa Tolak Omnibus Law Bakal ‘Geruduk’ Gedung DPRD Kalsel Lagi

0 173

GELOMBANG protes terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kian menjadi. Ini setelah Presiden Joko Widodo tampak ngotot mempertahankan aturan tersebut, tanpa menggubris aspirasi dari publik.

HAL itu terlihat dalam pernyataan pers UU Cipta Kerja yang disampaikan Presiden Jokowi, pada Jumat (9/10/2020) malam di Istana Bogor.

Ia menyoroti banyaknya massa yang berdemonstrasi ini adalah buah dari missinformasi serta banyaknya hoaks yang secara masif ada di sosial media dan masyarakat.

Jokowi menegaskan omnibus law itu bertujuan menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

“Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” katanya.

BACA JUGA : Ribuan Aparat Diterjunkan dalam Aksi Tolak Omnibus Law di Banjarmasin

Jokowi memaparkan alasan kebutuhan pemerintah akan undang-undang itu, dapat memudahkan masyarakat khususnya pelaku usah mikro kecil untuk membuka usaha baru.

Ia juga mengatakan bila aturan itu akan sekaligus mencegah kemungkinan korupsi. Sebab regulasi tumpang tindih serta prosedur yang rumit telah dipangkas.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel,” sebutnya

Kendati demikian, Jokowi mempersilakan publik yang tak terima UU Cipta Kerja untuk melakukan uji materi atau yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: Sempat ‘Hilang’, Cerita 24 Demonstran Gagal Ikut Aksi Tolak Omnibus Law Di Banjarmasin

Menanggapi itu, Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah, jelas kecewa. Sebab, hal ini tak sesuai dengan permintaan mereka agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Ketika tuntutan tidak dikabulkan, tidak sesuai dengan yang disepakati (DPRD Kalsel), maka kita akan turun aksi lagi,” kata Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah, Jumat (9/10/2020).

Kendati DPRD Kalsel telah bertolak ke Istana Negara sejak Kamis (8/10/2020) lalu untuk mengirimkan surat tuntutan mahasiswa, namun Ahdiat mengaku belum puas.

BACA : Beralaskan Spanduk, Polisi-Massa Aksi Shalat Berjamaah di Tengah Demo Omnibus Law

Sebab, menurutnya, harus ada bukti kongkrit dari wakil rakyat mereka untuk benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat Banua.

Maklum, saat itu, pimpinan DPRD Kalsel tampak tak bertemu langsung dengan presiden Jokowi, melainkan hanya dengan Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko.

BACA JUGA : Aksi Tolak Omnibus Law di Banjarmasin: Dari Pria Bawa Sajam sampai Wartawan Kecopetan

“Karena tuntutan kita (mereka) bertemu langsung dengan presiden, dan membuktikan dengan video perdebatan bahwa aspirasi kami memang betul-betul disampaikan secara tegas oleh DPRD Kalsel terhadap presiden,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, rencananya aksi susulan tersebut akan dilaksanakan pekan depan. Konsolidasi terbuka telah dijadwalkan pada Selasa (13/10/2020) mendatang. (jejakrekam)

Penulis M Syaiful Riki
Editor Donny

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.