Kapolda Kalsel Tak Sepakat Demo Omnibus Law karena Pertimbangan Covid-19

0 369

JELANG puncak aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel, silang pendapat terjadi di elite pemerintah dan aparat di Banjarmasin.

AMBIL contoh, misalnya, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel justru sangat tegas tak memberi izin demo, (8/10/2020) besok. Sebaliknya, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin malah memberikan lampu hijau.

Alasannya kepolisian menolak aksi ini cukup sederhana. Saat ini Kalsel, termasuk Kota Banjarmasin masih dalam bayang-bayang pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di samping itu, Kapolri juga mengeluar Surat Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Imam Sugianto.

STR itu terkait penanganan dan antisipasi unjuk rasa, mogok kerja yang melibatkan massa dari elemen buruh yang menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

BACA JUGA: Dapat Lampu Hijau Pemkot, Massa Aksi Tolak Omnibus Law Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

“Karena apabila kita tidak mematuhi aturan ini maka akan ada potensi orang yang terkena covid,” kata Kapolda Kalsel Nico Afinta kepada awak media, Rabu (7/10/2020).

Kendati demikian, menurut Nico, pihaknya tetap siap memfasilitasi beberapa perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat Kalsel.

Di sisi lain, cara yang paling efektif menurut Kapolda, yakni mengajukan keberatan dengan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekadar mengingatkan, sebelumnya aksi besar bakal digelar di gedung DPRD Kalsel, Kamis (8/10/2020) besok. Aksi yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu bakal diikuti ratusan massa.

Menanggapi adanya larangan aksi, Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Ahdiyat  Zairullah menyatakan, mahasiswa tetap turun melakukan tuntutan atas penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini.

BACA JUGA: Tuntut Presiden Keluarkan Perppu, Kamis Depan BEM Se-Kalimantan Gelar Massa Lebih Besar

“Artinya apa? Baik dari Kemenkes maupun aparat kepolisian melarang pun, apabila DPR ngeyel maka kita akan ngeyel juga untuk turun ke lapangan, itulah sikap kita,” tegasnya.

Ahdiat menegaskan, pihaknya tetap bertahan dari areal gedung DPRD Kalsel, tanpa harus menyampingkan sifat kooperatif. Ia pun mengaku tetap akan menghindari adanya aksi yang tak diinginkan.

“Yang jelas kita akan kooperatif dan negosiasi dengan DPRD, dengan pihak kepolisian. Tinggal bagaimana negosiasi nanti akan menguntungkan kita atau tidak. Kita lihat nanti,” tegasnya. (jejakrekam)

Penulis M Syaiful Riki
Editor Donny

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.