Foto : Dok
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap digelar di tengah Pandemi Covid-19. Beni Pramula Presiden Pemuda Asia-Afrika mengapresiasi pemerintah tetap melaksanakan pilkada meskipun diiringi dengan skeptisme publik.
“SETIDAKNYA mereka telah memperhitungkan dengan matang dari mulai resiko, peluang dan tantangan sehingga tetap berani memutuskan untuk menyeleggarakan Pilkada serentak di Desember 2020 ini,” ujar Beni dalam rilis tertulis yang diterima jejakrekam.com, Senin (28/9/2020).
Ia menyebut optimisme melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini menjadi secercah harapan bagi Indonesia untuk bisa bangkit berdiri tegak pasca dihantam badai pandemi.
BACA : Pemuda Muhammadiyah Kalsel Juga Usulkan Pilkada Serentak 2020 Ditunda
“Jika kita sukses melaksanakan pilkada di masa pandemi, akan menumbuhkan optimisme publik yang besar. Serta dapat menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Indonesia siap kembali berlari pasca dihantam wabah,” ucp Beni.
Dia menekankan pentingnya memperketat regulasi tahapan pilkada dan taat terhadap protokol kesehatan, agar perhelatan pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses.
“Menjadi kewajiban di masa pandemic ini yaitu tetap mengutamakan protokol kesehatan, menghindari membuat kerumunan massa yang berpotensi membuat terjadinya klaster penyebaran baru,” ucap Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Dia menyebut perhelatan pilkada tahun ini harus semakin memperkuat kolaborasi, baik antar sesama penyelenggara pemilu, sesama konsestan hingga masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
BACA JUGA : Banyak Mudharatnya Di Tengah Pandemi, PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda
“Penyelenggara membuat rule of the game, aturan yang wajib dijalankan para kontestan yang berlaga. Namun jangan lupa selain menetapkan rule of the game juga wajib mensosialisasikan how play the game, bagaimana aturan tersebut dijalankan,” katanya.
“Kontestan yang berlaga harus mematuhi aturan yang disampaikan, jangan membuat acara kampanye seperti rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, sehingga menimalisir kerumunan massa,” tegas Beni lagi.
Dia mendesak penyelenggara pemilu untuk tidak segan-segan menindak pihak yang melanggar protokol kesehatan, sehingga menimbulkan efek jera.
“Penyelenggara pemilu untuk tidak ragu melakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah. Selain Sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran. Bawaslu juga berhak untuk melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran,” tegas alumnus Universitas Mercu Buana ini.
Beni yakin jika proses penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada pasangan calon maupun timses yang melanggar ketentuan yang berlaku maka akan mencegah terjadinya preseden yang buruk bagi demokrasi Indonesia.
BACA JUGA : Dua Buku Merekam Kegelisahan Sang Dokter soal Pilkada di Tengah Pandemi
Baginya, kontrol dari masyarakat juga sangat penting terhadap pelaksanaan kampanye dengan menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara tidak memilih calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.
“Bagaimana mungkin pasangan calon pemimpin tersebut akan memikirkan rakyatnya selama 5 tahun ke depan, jika saat berkampanye saja sudah berani melanggar protokol kesehatan yang merupakan hal utama di masa pandemi ini,” tutup Beni.(jejakrekam)