Foto : M Syaiful Riki
INSENTIF non aparatur sipil negara (ASN) yang sempat dicairkan sebesar Rp 7,5 juta per orang bagi tenaga medis (perawat) Covid -19 diminta dikembalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel.
PERSOALAN ini pun memicu pro dan kontra. Sebab, tenaga medis (nakes) Covid-19 itu juga memang menerima insentif dari Kementerian Kesehatan, berdasar Peraturan Menkes Terawan Agus Putranto.
“Kami meminta kebijaksanaannya agar wacana pengembalian itu segera ditinjau ulang, karena menyangkut tugas nakes yang menangani masalah Covid-19,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin kepada awak media di Banjarmasin, Kamis (24/9/2020).
Menurut Lutfi, tugas dan tanggungjawab petugas medis ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19, apalagi Kalsel termasuk provinsi yang jadi atensi nasional harusnya jadi pertimbangan.
BACA : Kepala Dinkes Kalsel Akui Insentif Nakes Covid-19 RSUD Ulin Belum Dibayar
Sebab, menurut Lutfi, a nilai nominal insentif tersebut masih tidak sebanding dengan pengabdian para nakes, apalagi sudah berbulan-bulan ratusan tenaga medis tersebut tidak bisa pulang berkumpul bersama keluarganya.
“Pengembalianinsentif yang telah diberikan, Komisi IV DPRD Kalsel sangat menyayangkan. Sebab, kita sangat menghargai perjuangan teman digaris terdepan Covid-19 ini, karena taruhannya nyawa,” kata legislator Gerindra ini.
BACA JUGA : Sudah Berjuang Tangani Covid-19, BPRS Kalsel Desak Pembayaran Insentif Nakes Tak Boleh Ditunda Lagi
Menurut Lutfi, insentif yang diminta untuk dikembalikan itu berlaku satu bulan, selanjutnya tak ada lagi yang akan diterima petugas medis.
Nah, kata dia, jika hal itu dipaksakan ditarik dikhawatirkan akan memengaruhi semangat kerja mereka termasuk psikologis, khususnya pemenuhan keperluan hidup nakes dan lainnya.
“Bisa jadi ini akan menurunkan imunitas mereka karena beban pikiran lagi, ditambah kondisi fisik yang lemah kerena lelah bekerja,” tegas Lutfi. (jejakrekam)