Foto: Istimewa
WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina memastikan pemerintah akan selalu hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat kota seribu sungai, termasuk untuk kaum difabel.
IBNU pun mencontohkan, Banjarmasin merupakan kota pertama di Indonesia yang punya roadmap kota inklusi sehingga kota bisa didukung langsung oleh UNESCO.
Selain UNESCO, Kota Banjarmasin juga bekerjasama dengan Kota Kita Surakarta, Kaki Kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University College London dan GIZ Germany untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Inklusif.
Kota Banjarmasin juga didapuk sebagai tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif ke-8 Apeksi.
BACA JUGA: Sukses di Yogyakarta, Motor Ramah Difabel Bakal Mengaspal di Jalanan Banjarmasin
Selain itu, Banjarmasin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan Global Urban Mobillity Challenge 2019 di Leipzig City, Jerman.
Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin juga mendapatkan bantuan Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota inklusi bersama 9 kota lain dari seluruh Dunia.
“Hingga hari ini kita masih mencoba terus melaksanakan kebijakan yang berkesesuaian dengan roadmap kota inklusi itu,” kata Ibnu.
BACA JUGA: Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara yang Smart, Green, dan Sustainable, Didiskusikan di…
Sebagai kerja nyatanya saat ini, Banjarmasin telah membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti dibangunnya trotoar ramah difabel hingga di perkantoran pemerintah juga dibangun sarana dan pra sarana khusus ramah difabel.
Hal ini terlihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, sepanjang jalan A. Yani km 2-6 Banjarmasin serta pembuatan toilet untuk kaum difabel.
Ada pula kampung inklusi yang dibangun di tingkat kelurahan. Sedangkan, untuk pendidikan sudah ada puluhan SD dan SMP yang berbasis inklusi dan dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel.
Dirinya menyebutkan ada tiga aspek dalam hal membangun kota yang ramah disabilitas yakni, regulasi, penyediaan dalam layanan publiknya dan terakhir penerimaan dari masyarakat. (jejakrekam)