Jor-Joran Proyek Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase di Dinas PUPR Banjarmasin, Ada Apa?

HAMPIR seantero kota ini kini terlihat proyek penggarapan gorong-gorong atau saluran drainase, hingga perbaikan jalan dan jembatan dikebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.

MESKI saat ini, Dinas PUPR Banjarmasin telah ditinggalkan Arifin Noor karena ikut mencalon bersama Walikota Ibnu Sina di Pilwali Banjarmasin, pemandangan banyaknya proyek jalan, jembatan, drainase dan lainnya menjadi tanda tanya.

Aktivis anti korupsi Anang Rosadi Adenansi mempertanyakan mengapa proyek gorong-gorong atau drainase terkesan seperti dipaksakan jelang Pilkada Banjarmasin 2020.

“Ini ada apa? Anehnya, antara satu proyek gorong-gorong atau saluran drainase itu, berbeda speks atau spesifikasinya. Contohnya, pada penggunaan kawat baja yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ini mencurigakan,” kata Anang Rosadi Adenansi kepada jejakrekam.com, Selasa (15/9/2020).

BACA : Jembatan HKSN Dibuat Model Kembar, Penggarapannya Mulai Digeber

Mantan anggota DPRD Kalsel ini menduga jangan sampai ada kecurigaan publik, banyaknya proyek infrastruktur itu karena berkelindan dengan pesta demokrasi lima tahunan yang tengah berlangsung di ibukota Kalsel.

“Yang bikin kita bingung, dari sisi usia teknis justru banyak jalan atau saluran drainase yang belum lima tahun dibongkar, kemudian dibangun baru. Ini jelas menyalahi aturan dan harus diawasi ketat, karena menyangkut penggunaan uang rakyat dalam APBD di tengah pandemi,” ucap Anang Rosadi.

Senada itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnain pun mengingatkan pemerintah kota lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran APBD di tengah pandemi Covid-19.

Isnaini mengatakan masyarakat Kota Banjarmasin memang banyak mengusulkan untuk membangun jalan dan jembatan. Namun, kata dia, harus ada skala prioritas yang harus diambil mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkot Banjarmasin.

“Kita berharap harus ada kajian yang jelas, jangan sampai anggaran itu dari segi urgensi tidak terlalu kuat,” ucap Isnaini.

BACA JUGA : Tinjau Penancapan Tiang Pancang Jembatan Bromo, Ibnu Sina Ingatkan Infrastruktur Harus Berkualitas

Politisi Gerindra ini mengakui memang infrastruktur seperti jalan dan jembatan membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi harus ada dasar yang jelas, berdasarkan skala prioritas utama.

Isnaini mencontohkan pembangunan Jembatan Pulau Bromo yang diusulkan Walikota Banjarmasin sebagai bentuk pengembangan parawisata di Kota Seribu Sungai.

Namun Isnaini meragukan Pulau Bromo dapat menopang parawisata di Kota Banjarmasin, sebab lokasi tersebut berdekatan dengan komplek pemakaman.

“Ini menjadi persoalan (baru), malah kontraproduktif masa ketika kita turun ke jembatan ada komplek pemakaman,” tegas dia.

BACA JUGA : Dua Pejabat Pamit, Plt Kadis PUPR-Dukcapil Banjarmasin Dipercayakan ke Windiasti dan Iwan Fitriadi

Berdasarkan penulusuran jejakrekam.com di situs LPSE, Pemkot Banjarmasin banyak melelang proyek pemeliharaan jalan dan jembatan dengan nilai yang bervariasi.

Ambil contoh peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat memakan anggaran hingga Rp 4 miliar, peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah beranggaran Rp 5 miliar, Peningkatan Jalan Paket 1 di Jalan Simpang Telawang dan Trotoar Jalan Haryono MT Rp 3 miliar. Kemudiaan Rehabilitasi Jembatan Simpang Sei Jelai II anggaran baru sebesar Rp 397 juta. Angka proyek pun rata-rata di atas ratusan hingga miliaran rupiah.(jejakrekam)