Foto: Ipik Gandamana
FORUM Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan meminta DPRD Kalse dapat melakukan tindakan nyata melalui aturan dan pengawasan ihwal permasalahan daerah di Banua.
PERMASALAHAN tersebut melingkupi persoalan lingkungan hidup hingga pendidikan dan politik yang mereka sampaikan dalam audiensi di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/9/2020) tadi.
Lebih rinci, Koordinator BEM Se-Kalsel, Ahdiat Zairullah melayangkan empat poin kepada dewan dalam kesempatan ini. Pertama, para mahasiswa meminta para legislator segera membuat formulasi antisipasi potensi karhutla di Banua.
Kedua, DPRD Kalsel diminta juga lebih peka terhadap persoalan pemerataan persoalan pendidikan serta hak atas tenaga pendidikan.
Ketiga, dewan juga dituntut lebih berpihak pada pelestarian lingkungan hidup, guna menghasilkan kebijakan yang adil lintas generasi.
BACA JUGA: BEM Kalsel Demo Omnibus Law di DPRD Kalsel
Terakhir, mereka juga bahkan meminta dewan untuk menindaklanjuti abstrak yang dibuat BEM dengan membuatkan bukti dokumentasi.
“Kita berharap DPRD Kalsel bisa menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang kami sampaikan secara tindakan nyata nantinya,” ujar Kordinator Daerah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairulah, usai audiensi di Banjarmasin saat itu.
Audiensi itu dihadiri oleh sejumlah anggota dewan seperti Ketua Komisi III Sahrujani hingga Ketua DPRD Kalsel Supian HK. Supian mengapresiasi positif adanya inisiatif BEM untuk turuk aktif dalam memperkuat fungsi pengawasan. Seperti halnya lingkungan, sosial dan pendidikan.
BACA JUGA: Siapkan Mosi Tidak Percaya, FRI Kalsel Tuntut Sikap DPR-DPD RI soal RUU Cipta Kerja
“Kita kan terbatas, DPRD kan hanya 55 orang, jika turun ke daerah pemilihan pun belum tentu bisa mengakomodir aspirasi semua masyarakat,” kata Supian HK.
Adanya inisiatif para mahasiswa untuk turut bepartisifasi dalam hal pengawasan maka menjadi lebih positif.
“Jadi apa yang direkomendasikan BEM tadi DPRD pun sepaham dan sepakat, karena DPRD berasal dari dan reprensentasi rakyat,” jelas politis Golkar ini. (jejakrekam)