Gas Melon Langka, YLK Usul Kuota LPG 3 Kilogram untuk Wilayah Kalsel Ditambah

0 248

KETUA Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Murjani, mendorong pemerintah agar melakukan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kilogram untuk wilayah Kalsel. Permintaan ini mengingat fenomena langkanya gas melon, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin belakangan waktu terakhir.

MENURUT Murjani, untuk melakukan penambahan kuota ini Hiswana Migas dan Pertamina mesti menaruh perhatian khusus. Semisal, mengecek ketersediaan kuota LPG 3 kilogram yang dimaksud.

“Kuota Kalsel tidak pernah bertambah dibandingkan provinsi lain. Ini Hendaknya Hiswana Migas harus melobi pemerintah pusat dan juga pihak DPR RI Komisi VII untuk penambahan kuota tersebut. Sebab ini menyangkut APBN,juga pihak pertamina harus back up,” ujarnya.

BACA JUGA: Tembus Rp 40 Ribu, Disperdagin Banjarmasin Nilai LPG 3 Kilogram Langka Dampak Penyalahgunaan

Tak cuma itu, Murjani juga mendorong Pemprov Kalsel agar mendukung penuh agenda penambahan kuota ini. Sebab, jika tak ditambah, ia berasumsi masalah ini akan terus terulang.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani mengatakan, kelangkaan ini terletak pada kebijakan Pertamina. Masalah itu, urai Birhasani, terjadi lantaran cara penjualan LPG 3 kilo itu secara terbuka, mestinya harus tertutup, sehingga banyak yang mampu membeli LPG itu.

“LPG 3 kilogram bersubsidi itu hanya diperuntukan untuk orang yang tidak mampu dan juga para pedagang mikro. Akibat penjualannya sistem terbuka, siapapun bisa membeli, maka ini sistem distribusinya yang salah,” bebernya.

BACA JUGA: Di Banjarmasin, Pertamina Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg Selama Dua Minggu

Adapun Birhasani tidak mempermasalahkan persoalan kuota LPG yang dinilai tidak merata. Sebab, pengaturan kuota untuk gas melon juga sudah diatur, hanya diperuntukkan untuk warga miskin.

“LPG 3 kilogram itu hanya diperuntukkan untuk orang miskin dan pengusaha mikro. Saya rasa untuk kuota tidak ada masalah kalau hanya untuk itu. Tetapi akibat sistem distribusi terbuka, maka banyak para ASN, restoran bahkan yang membelinya LPG,” kata Birhasani.

Dengan sistem distribusi terbuka ini, ia juga berasumsi maka akan terjadi penyimpangan. Terutama di pangkalan yang menjual bebas, sehingga masyarakat banyak membeli dan dijual lagi ke masyarakat. (jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.