Foto : Gian
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (24/8/2020).
PADA agenda tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Balangan berikan pandangan umum atas penyampaian dari Bupati Balangan Ansharuddin terhadap Raperda perubahan APBD TA 2020.
Sesuai dengan penyampaian pengantar Bupati tersebut, sejumlah Fraksi menyatakan sepakat untuk dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada di DPRD.
BACA : Tanggapi LKPj, DPRD Balangan Berikan Masukan Terkait SDM Hingga Infrastruktur
Beberapa Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Nasdem, dan sejumlah Fraksi lainnya turut memberikan arahan, masukan serta saran yang beragam.
Salah satu Fraksi Persatuan Pembangunan, M Ifdali mengatakan penyusunan APBD perubahan dari unsur-unsur serta fungsi APBD secara umum pada substansinya adalah untuk penyesuaian terhadap kondisi masyarakat saat ini.
“Untuk pembahasan perubahan APBD ini agar kiranya dibahas bersama, dengan pembahasan yang teliti, terperinci, dan cermat. Ini tidak lain untuk kemajuan dalam pembangunan di Kabupaten Balangan,” ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI-Perjuangan, Akhmad Fauzi menyatakan pihaknya menerima dan sebagai tindak lanjut DPRD melalui Badan Anggaran atau Komisi bersama pemerintah daerah akan melakukan pembahasan Raperda terhadap perubahan APBD 2020.
BACA JUGA : Sampaikan LKPj, Bupati Sebut WTP Jadi Bukti Kinerja Keuangan Daerah Baik
Setelah penyampaian umum fraksi DPRD selesai, agenda rapat dilanjutkan pada tanggapan Bupati Balangan terhadap penyampaian pandangan umum Raperda perubahan APBD 2020.
Bupati Balangan Ansharuddin, menanggapi perihal saran serta masukan dari para Fraksi terhadap perubahan APBD ini, dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas dukungan dalam hal penyampaian tersebut.
“Kami menyambut baik apabila anggota dewan meminta agar pembahasan Raperda perubahan APBD ini tidak hanya melibatkan Banggar dan TAPD saja, tetapi juga seluruh SKPD,” ujarnya.
Ansharuddin menegaskan dari salah satu pandangan umum Fraksi yang telah disampaikan, pemerintah daerah akan berencana untuk memberikan pelatihan kerja bagi warga sekitar area tambang, kerja sama antar pihak swasta dalam hal peningkatan Rumah Sakit daerah, serta pelaksanaan Medical Check Up untuk karyawan perusahaan.
“Kami sepakat hal itu merupakan potensi pendapatan asli daerah yang selama ini belum kita gali,” tuturnya.(jejakrekam)