MERASA tak dilibatkan koalisi besar yang dibangun Partai Golkar untuk kembali mendapuk petahana, Gubernur Sahbirin Noor (Paman Birin) di Pilgub Kalsel, ternyata Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah punya sikap politik sendiri.
KETUA DPP PPP Syaifullah Tamliha mengakui posisi partainya sangat dilematis antara mendukung petahana Paman Birin dengan membentuk poros baru, khususnya dari kubu penantang incumbent.
“Sampai sekarang, rekomendasi untuk calon Gubernur Kalsel yang diusung belum diterbitkan DPP PPP. Walau pun misalkan ada, tentu bisa dicabut sebelum masa pendaftaran bakal calon dibuka resmi KPU Kalsel,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Sabtu (22/8/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan hingga kini, PPP masih menunggu sikap politik dari PDI Perjuangan. Ini sesuai dengan arah kebijakan partai Ka’bah untuk mengkawinkan figur calon pemimpin dari kalangan nasionalis dan religius.
BACA : Diusung Empat Parpol, Denny Indrayana Tegaskan Dirinya Bukan Calon Bayangan di Pilgub Kalsel
“Karena PPP tidak diajak Golkar untuk membentuk koalisi mengusung Paman Birin, tentu ada pilihan merapat ke kubu Denny Indrayana. Tapi, peluang untuk membentuk poros baru di Pilgub Kalsel masih terbuka,” tegas mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini.
Syaifullah menganalogikan dalam menentukan pilihan politik, semua bisa berubah kapan saja. Apalagi, PPP menginginkan sosok yang tidak monoton, nasionalis-nasionalis.
“Sebab, PPP menginginkan agar sosok calon pemimpin Kalsel itu harus usungan parpol nasionalis-religius. Ini berdasar pengalaman dari Pilkada Kalsel sebelumnya,” urainya.
BACA JUGA : Diuji Selasa Nanti di Jakarta, Rosehan Versus Paman Birin Berebut Tiket PDIP
Dalam clue politiknya, Syaifullah membeberkan arah politik PPP tentu menginginkan sosok pemimpin Kalsel ke depan yang pro rakyat dan didukung akar rumput.
“Catatan pentingnya, dalam proses pencalonannya tidak menggunakan oligarki politik,” cetusnya.
Karena tidak diajak Golkar membangun kongsi politik, Syaifullah menegaskan PPP sudah tidak punya pilihan lain selain menunggu arah politik PDI Perjuangan selaku parpol pemenang Pemilu 2019.
“Selama belum ada calon yang resmi mendaftar ke KPU, maka koalisi parpol masih cair. Bahkan, saat injury time, bisa saja berubah. Politik di Kalsel masih cair,” tegas Syaifullah.
BACA JUGA : Pilkada Kalsel 2020, DPD Golkar Pasang Target Sapu Bersih Kemenangan
Ia tak memungkiri PPP sempat menawarkan agar sosok Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang didukung Demokrat, bisa menggandeng figur mantan anggota DPRD Kalsel Habib Ali Khaidir Alkaff.
Syaifullah merujuk pada pengalaman politik yang dialami koalisi PPP-PKB pada Pilgub Kalsel 2005 silam, ketika duet Rudy Ariffin-HM Rosehan Noor Bachri cukup kewalahan menandingi kepopuleran sosok Habib Aboebakar Alhabsyi yang pendamping Ismet Ahmad.
“Berdasar fakta politik dalam Pemilu 2019, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kalsel, terbukti ada tiga habib yang lolos ke Senayan Jakarta. Ini membuktikan arah angin atau electoral politic masyarakat Banua masih kuat dengan simbol-simbol habib,” tutur Syaifullah.
BACA JUGA : Ada Apa Rosehan Bersua Denny Indrayana? Kans Poros Ketiga di Tangan Rudy Ariffin
Sesuai harapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sosok pemimpin daerah adalah orang yang memiliki cukup modal pengetahuan dan pengalaman di roda pemerintahan serta politik.
“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, tentu gerak politik incumbent juga tidak mudah. Mau sosialisasi ke mana? Pakai media sosial, ternyata 31 persen wilayah Kalsel belum terjamah jaringan internet,” beber Syaifullah.
BACA JUGA : PKPI Dorong Rosehan Gaet Gusti Farid Hasan Aman Berduet di Pilgub Kalsel
Bahkan, wakil rakyat asal dapil Kalsel 1 ini mencontohkan di wilayah Kabupaten Banjar justru ada blank spot, sehingga kemampuan masyarakat untuk bermain di media sosial juga terbatas.
“Nah, atas dasar itu, kami menunggu sikap politik PDIP. Sebab, nantinya, jelas KPU akan melakukan konfirmasi ke DPP partai masing-masing mengenai surat resmi usungan. Inilah mengapa DPP partai masing-masing yang menentukan peta politik di Banua,” tandas Syaifullah.
Sekadar mengingatkan, kursi raihan PDIP jika dikalkukasikan dengan PPP cukup memenuhi syarat sebagai parpol pengusung. Hitungnya, 8 kursi milik partai banteng digabung dengan 3 kursi raihan partai Ka’bah, praktis ada 11 kursi atau 20 persen untuk membangun kongsi politik baru.(jejakrekam)
Pencarian populer:rudi arifin birin