Pilkada, Pandemi dan Asas Keadilan

0

Oleh : Nasrullah AR

PERHELATAN Pemilu Kepala Daerah (sebut saja Pilkada) sudah mulai melewati berbagai tahap. Calon Bupati, Walikota, dan Gubernur sudah bermunculan. Tentu ini menjadi harapan masyarakat adanya pemimpin baru yang bisa menjawab tantangan saat ini.

PILKADA yang tak lama lagi dilaksanakan ini tentu sangat menjadi perhatian kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah virus Corona (Covid-19) ini belum ada tanda-tanda penurunan bahkan jumlahnya selalu meningkat. Yang lebih memilukan lagi, jumlah pasien yang gugur/syahid bertambah pula.

Contoh yang baru-baru ini adalah Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Maidi Armansyah, Allah Yarham.

Yang menjadi pertanyaan saya dengan adanya pilkada ini mana lebih penting antara pergantian kepemimpinan atau soal kemanusiaan? Kita khawatir akan menambah kasus yang terkena wabah virus Corona. Bahkan bisa saja nanti ada kluster pilkada padahal tujuan kepemimpinan itu adalah kesejahteraan bukan kesengsaraan. Tasharraful Imam ‘ala Al ra’iyah manutun bil Al maslahah (kebijakan para pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat).

Maka pilkada pada masa pandemi ini jangan dimain-mainkan, harus ditangani secara serius karena kalau para kompetitor sosialisasi secara sporadis maka sama saja bertaruh dengan nyawa rakyat.

BACA : Muhasabah NU Kalsel di Bawah Duet Kiai Syarbani-Nasrullah

Kemudian setelah melihat kompetitor khususnya calon gubernur dan wakil gubernur tidak mencerminkan keadilan secara kewilayahan. Bukan bermaksud primordialisme, bagaimana bisa pasangan yang akan berlaga tidak mewakili daerah Banua Enam? Misalnya, Deny Indrayana, bakal Cagub Kalsel yang merupakan orang kota baru tinggal di Banjarbaru.

Kemudian Difriadi Darjat, orang Batulicin yang nota bene mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu. Seandainya pasangan Aunul Hadi Idham Chalid atau anggota DPR RI Syaifullah Tamliha. Kemudian Paman Birin (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) perpasangan dengan H Muhidin, orang Banjarmasin yang juga mantan Walikota Banjarmasin mestinya sosok wakil Paman Birin bisa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid, Bupati Tabalong Anang Syahfiani atau politisi Golkar, H Supian HK.

BACA JUGA : Pakar Antropolog ULM Sarankan Narasi Humanisme Ditonjolkan Dalam Menangani Covid-19

Maka bagi kami, pilkada saat ini tidak menarik karena yang bertarung tokoh dari pesisir tidak ada keterwakilan Banua Anam.

Kami berpendapat pilkada yang akan datang tidak menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kalimantan Selatan secara paripurna. Ini karena telah diploting oleh segelintir orang. Pilkada ini hanya rutinitas demokrasi saja, rakyat tentu tidak bisa berharap banyak karena harapnya tidak punya tepi yang jelas. Kalau perlu atau memungkinkan pilkada ditunda saja. Sekian.(jejakrekam)

Penulis adalah Sekjen Pimpinan Nasional Angkatan Muda Kabah

Wakil Bendahara DPP PP dan Wakil Ketua PWNU Kalsel

Ketua MUI Provinsi Kalsel

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.