Foto : Dokumentasi
STUDI banding untuk penguatan dan pemberdayaan madrasah dan pondok pesantren (ponses) dilakoni Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
KETUA Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengakui selama ini hanya SMA dan SMK yang mendapat jatah bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
“Jadi, sudah sewajarnya madrasah dan ponpes juga mendapat bantuan yang sama. Selain memenuhi asas keadilan, kami melihat selama ini peran madrasah dan ponpes sangat berpengaruh dalam mempersipakan generasi penerus di Banua,” tutur Lutfi Saifuddin kepada jejakrekam.com, Jumat (14/8/2020).
Legislator Gerindra ini menerangkan madrasah dan ponpes selama ini merupakan kawah candradimuka dalam mengasah kemampuan generasi muda Kalsel tak hanya ilmu pengetahuan agama dan umum, tapi juga dibekali keimanan dan ketakwaan atau pendidikan karakter.
BACA : Belum Aman Covid-19, Madrasah dan Ponpes di Kalsel Tunda Kegiatan Belajar Mengajar
“Atas dasar itu, semestinya Pemprov Kalsel dan pemerintah daerah di Kalsel membantu madrasah dan ponpes melalui dana APBD. Walau pun kewenangan pembinaan madrasah dan ponpes ini berada di instansi vertikal Kementerian Agama,” papar Lutfi.
Masih menurut dia, bagaimanapun juga siswa madrasah dan santri ponpes yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam ini merupakan generasi penerus di Kalsel.
“Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan pihak Pemprov Jawa Timur yang telah memberikan bantuan itu. Bahkan, beberapa provinsi lain, dengan kultur masyarakat Kalsel yang religius semestinya Pemprov Kalsel juga bisa mengikuti hal serupa,” beber Lutfi.
BACA JUGA : DPRD Kalsel Uji Publik Raperda Penguatan Pendidikan Karakter
Agar payung hukumnya lebih kuat dan efektif dalam penerapannya, Lutfi menegaskan studi banding Komisi IV DPRD Kalsel ke Jawa Timur untuk pendalaman Perda Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter yang saat ini hanya tinggal menunggu proses perbaikan dan registrasi di Kemendagri.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini juga menerangkan dalam tempo tiga tahun terakhir ini, komisi yang membidangi pendidikan di dewan ini telah memperjuangkan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) bagi peserta didik di madrasah dan ponpes yang belum terpenuhi.
“Makanya, kami bertekad tanpa henti akan terus memperjuangkannya pada pembahasan APBD tahun anggaran 2021 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan KUA-PPAS,” papar anggota Banggar DPRD Kalsel ini.
Menurut Lutfi, walaupun kewenangan pembinaan madrasah dan ponpes di bawah naunangan Kemenag, toh Pemprov Kalsel tak boleh lepas tangan.
“Sekali lagi, semua peserta didik di sana juga mempunyai hak yang sama sebagai sesama generasi penerus Kalimantan Selatan. Tidak berbeda dengan peserta didik pada SMA/SMK/SLB yang mendapat Bosda,” cetus Lutfi.
BACA JUGA : Komisi IV DPRD Kalsel Upayakan Bantuan Pendidikan Madrasah Dan Pesantren Masuk APBD 2021
Apalagi, beber dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang saat terus menghantui dunia pendidikan, tentu manfaat dari BOPD ini akan sangat diperlukan.
Masih menurut Lutfi, tahun lalu, Pemprov Kalsel berdalih tidak adanya payung hukum, namun DPRD sudah berupaya dengan membahas Perda Penguatan Pendidikan Karakter tinggal menunggu registrasi dari Kemendagri.
“Tentu sebagai bahan perbandingan, tak hanya Jawa Timur. Ternyata Jawa Barat dan Kalimantan Timur juga telah menerapkan kebijakan memberi bantuan kepada madrasah dan ponpes di wilayahnya,” urai Lutfi.(jejakrekam)