Ahmad Husaini
KEGADUHAN sempat terjadi pada sidang paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (12/8/2020), saat Ketua Fraksi Golkar Sukhrowardi yang menginterupsi jalannya sidang.
SUKHRO meminta wakil rakyat untuk benar-benar mentaati tata tertib sebagai aturan main, seperti menjalankan perintah Al Qur’an sebagai pedoman hidup. Pernyataan ini praktis membuat gaduh DPRD Kota Banjarmasin.
Sukhro mengklarifikasi pernyataan tersebut, tidak bermaksud untuk menyamakan kitab suci dengan tata tertib sidang.
“Saya tidak punya maksud untuk hal negatif, saya menyampaikan hal tersebut apa adanya, bisa saja orang lain memahami berbeda, oleh karena itu saya meminta maaf jika pernyataan saya keliru,” ucap Sukhro kepada jejakrekam.com , Kamis (13/8/2020).
Sukhro tidak bermaksud untuk menyamakan Alquran dan AD/ART dan tatib sidang DPRD Kota Banjarmasin, Subtansi utama yang ingin disampaikannya adalah ada aturan main yang harus dipegang dan digunakan dalam menjalankan aktivitas kehidupan,termasuk dalam agenda paripurna.
Dia menyebut apa yang dilakukannya murni untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan menginginkan rapat Paripurna sebaik-baiknya demi kepentingan yang lebih besar, salah satunya adalah memperjuangkan Banjarmasin bebas dari narkoba.
“Setelah hampir 1 tahun saya dapat amanah di dewan, saya bisa menarik hipothesis dan memahami mengapa DPRD Kota Banjarmasin belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan UU dan diamanatkan rakyat,” ucap aktivis aliansi muslim banua ini.
BACA JUGA : Idul Adha Jadi Momen Berbagi, Sukhrowardi Sumbang Satu Ekor Sapi
Bukan tanpa alasan, Sukhro menilai sebagian dari anggota DPRD yang belum memahami dan mentaati bagaimana mekanisme untuk menjalankan agenda sakral seperti rapat paripurna.
“Bagaimana saya lihat AD/ART ataupun tatib sidang kadang kala dikalahkan oleh adanya konflik kepentingan dan kesepakatan yang sebenarnya tidaklah sesuai aturan tatib dan bahkan UU,” tegasnya.
Dia menegaskan kehadirannya di DPRD Kota Banjarmasin untuk benar-benar berjuang mengembalikan fitrah dewan, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi.
“Saya ingin jadikan lembaga parlemen ini sebagai lembaga terhormat bukan sebagai lembaga yang hanya mengiyakan dan manut saja dengan kebijakan eksekutif,” tandasnya. (Jejakrekam)