Oprit Jembatan Poros Marabahan-Rantau Lingkar Dalam Dinilai Berbahaya

0

AKTIVIS anti korupsi dan kemasyarakatan Kalsel, Anang Rosadi Adenansi mengungkapkan berdasar hasil temuan dan pantauan di lapangan, hampir rata-rata oprit jembatan yang menjadi akses penghubung Rantau-Marabahan atau kawasan Lingkar Dalam, berbahaya.

“DARI hasil pelacakan kami di lapangan, oprit jembatan mulai dari Kota Marabahan usai Desa Batik di Kecamatan Bakumpai, justru mayoritas sangat berbahaya. Sebab, oprit jembatan itu rata-rata turun dan ketika melintas akan mengakibatkan getaran kuat. Ini jelas berbahaya, apalagi ketika melintas pada malam hari yang minim penerangan,” ucap Anang Rosadi Adenans kepada jejakrekam.com, Kamis (13/8/2020).

Menurut dia, dengan tingkat kemiringan yang begitu tajam, ditambah banyak yang turun justru akses jalan penghubungan Marabahan ke Negara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) atau Rantau (Kabupaten Tapin) membahayakan bagi pengguna jalan.

“Inilah pentingnya instansi terkait, terkhusus lagi pemerintah daerah untuk segera mereview terhadap jembatan yang sudah terbangun. Posisinya juga berdekatan dengan jembatan yang dibangun di Desa Karang Paci (Kecamatan Kalumpang, HSS) juga tidak diterima secara nalar,” papar Anang Rosadi.

BACA : Lintasi ‘Lubang Hantu’ Truk Fuso Terbalik di Ruas Jalan Gubernur Soebardjo

Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengungkapkan dalam penerapan kebijakan infrastruktur baik di lingkungan Pemprov Kalsel, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat justru tidak menggunakan parameter asas kemanfaatan dan efektivitas.

Padahal, papar dia, uang untuk membangun infrastruktur itu diambil dari duit rakyat baik bersumber dari pajak atau lainnya, sehingga sepatutnya ada studi kelayakan dari berbagai aspek.

“Bukan asal-asalan saja, karena uang rakyat yang dipakai harus digunakan seefisien mungkin, namun tidak mengurangi mutu pekerjaan, kualitas dan tujuan sebuah pembangunan. Berdasar hasil review, justru jauh api dari panggang,” papar insinyur lulusan Universitas Jayabaya Jakarta ini.

BACA JUGA : Anggaran BBPJN IX Banjarmasin Dipangkas, Rosehan Minta Proyek Nasional Bisa Digarap Kontraktor Lokal

Menurut Anang Rosadi, para pemangku amanah sepertinya setali tiga uang di beberapa daerah. Bukan hanya di daerah, seperti yang terjadi di Desa Kuin Kacil, Kelurahan Basirih Banjarmasin yang aneh tapi nyata membangun jembatan dengan bentang pendek. Demi memperlebar kondisi jembatan, lokasinya pun digali.

“Padahal, kiri kananya hanya rawa, bukan tumbukan air deras atau aliran air, tapi sebenarnya hanya kanal irigasi biasa bahkan ada kuburan di sampingnya yang menandakan itu daerah yang tanahnya tinggi. Tapi, justru dikerjakan dengan betonisasi yang boros,” papar Anang Rosadi.

Menurut dia, banyak alternatif lain yang hemat seperti box culvert, gorong gorong atau model jembatan bailey. Ironis memang, kata Anang Rosadi, bagaimana sasaran pembangunan dapat tercapai jika uang rakyat ditempatkan di kepala para pemangku kepentingan hanya nafsu yang menguasai uang rakyat.

“Seharusnya, perencanaan itu disesuaikan dengna kondisi, kemudian pembangunan juga berdasar asas kemanfaatan dan efesiensi anggaran. Sebab, semua harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

BACA JUGA : Dijamin Lebih Kuat, 2019 Nanti Jalan Nasional di Angsana Tanah Bumbu Dibeton

Anang Rosadi pun mendesak segera dilakukan crash program untuk memperbaiki oprit- oprit jembatan yang sangat berbahaya. Ini karena, kondisi di lapangan sudah sering terjadi kecelakaan.

“Jangan beralasan menunggu anggaran tahun berjalan. Ini darurat emergensi, gunakan anggaran yang dapat dilakukan sesegeranya. Korban sudah berjatuhan. Harus disadari pembayar pajak terbaik dan terbesar berasal dari kendaraan bermotor,” ucapnya.

Putra tokoh pers Kalsel Anang Adenansi ini mengatakan seharusnya jalan dan jembatan lebih menonjolkan aspek keselamatan. Bahkan, sebagian jalan juga belum diaspal, padahal perkerasan sudah lama sekali.

“Jadi aneh rasanya melihat hal demikian diabaikan oleh pemimpin. Untuk urusan mendesak jangan menunggu anggaran rutin tahun berjalan. Pikirkan rakyat yang bisa dan sudah celaka akibat penurunan tanah oprit jembatan. Ini harus segera diatasi dan terus terkontrol, sebenarnya uang receh yang bisa diambil dari dana APBD untuk meninggikan oprit, jangan abai dengan kondisi yang ada,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.